Karena itu, partai penguasa ini meminta pemerintah dan PT Pertamina untuk segera mengevaluasi dan membatalkan keputusan kenaikan harga elpiji 12 Kg tersebut.
Pasalnya, kebijakan itu akan memberatkan biaya hidup masyarakat banyak.
"Kenaikan harga gas elpiji ini juga akan mengakibatkan dampak berantai berupa inflasi yang berpotensi menambah tekanan inflasi,
dus jumlah orang miskin," tegas Jubir DPP Partai Demokrat M. Ikhsan Modjo (Sabtu, 4/1).
Disparitas harga elpiji 12 Kg dan elpiji bersubsidi 3 Kg ini akan semakin meningkat akibat kebijakan kenaikan ini, yang ujungnya kelangkaan dan ketidakterjangkauan harga kedua jenis elpiji ini oleh masyarakat.
Tak hanya itu, kenaikan harga tersebut akan membuat semakin banyak kecurangan dan upaya melakukan kecurangan dalam distribusi elpiji di masyarakat.
"Ada pun terkait dengan keluhan biaya produksi oleh Pertamina, bagi Partai Demokrat masih ada banyak hal yang bisa dilakukan untuk memperbaiki efisiensi baik dalam distribusi maupun produksi gas yang bisa menekan biaya produksi gas elpiji," tegasnya.
PT Pertamina (Persero) mulai 1 Januari 2014, menaikkan harga elpiji non subsidi kemasan 12 kg secara serentak di seluruh Indonesia dengan rata-rata kenaikan di tingkat konsumen sebesar Rp 3.959 per Kg. Di kalangan distributor beberapa daerah harga elpiji 12 Kg mencapai Rp 150 ribu hingga Rp 200 ribu dari harga semula Rp 80 ribu.
[zul]
Partai Demokrat kembali menyampaikan penolakannya atas kebijakan sepihak PT Pertamina (Persero) yang menaikkan harga gas elpiji tabung 12 Kg. 
BERITA TERKAIT: