Moeldoko: Kami Berikan Penyadaran Ke Aparat Di Level Bawah

“Saya juga sudah bertemu dengan Kapolri membicarakan langkah-langkah yang lebih konkrit ke bawah. Sekali lagi bentrokan itu hanya oknum, jangan digeneralisasi,’’ tegas   Moeldoko kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, Kamis (28/11).

Menurut bekas Kepala Staf Angkatan Darat itu, TNI-Polri secara institusi tidak pernah bentrok. Yang ada itu hanya oknum dengan latarbelakang bersifat pribadi.

Berikut kutipan selengkapnya;

Masih ada  bentrokan antara oknum TNI dan oknum Polri, ini bagaimana?
Ini kan oknum saja. Kita juga harus lihat background-nya seperti apa. Backgroundnya kan bukan berasal dari kebijakan kok.

Wong karena lirik-lirikan mata saja, itu  hal yang sangat personal sekali.

Apa langkah TNI ?
Ada. Sekarang ini yang kami bangun di bawah. Memberikan penyadaran (aparat) bersama di level bawah. Kalau level di atas sudah sangat bagus.

Seperti apa langkah kongkrit pemberian penyadaran itu?
Ya, mungkin salah satunya dibuat even bersama apakah itu olah raga atau semacamnya dalam rangka membangun keakraban dan sinergitas TNI –Polri.

O ya, bagaimana TNI menanggapi mengenai penyadapan yang dilakukan Australia?
Dalam konteks hubungan, kami sudah tegaskan dengan jelas sekali. Sebelumnya saya sudah mengatakan,  telah menarik enam pesawat tempur yang melakukan latihan bersama di Australia.

Begitu juga seluruh pasukan yang bergabung dalam latihan itu diperintahkan untuk pulang.

TNI itu menganut paham negara. Apa yang menjadi keputusan Presiden, merupakan perintah yang harus dilaksanakan.
 
Banyak yang menganggap kerja sama dengan Australia penting?
Hubungan yang dalam hal kerja sama dengan Australia sangat penting. Tapi bagi saya kedaulatan jauh lebih penting.

Ada kerugian dengan penghentian kerja sama ini?
Pasti kedua negara mengalami kerugian. Sebab, apa yang telah berjalan akan stagnan. Secara psikologis ada sesuatu yang menghambat nantinya.

Presiden SBY dan Perdana Menteri Australia Tony Abbott menyatakan akan memperbaiki hubungan, ini bagaimana?
Kalau itu pasti TNI akan menyesuaikan dengan kebijakan politik kedua Negara. Tentu kami akan menunggu instruksi Presiden.

Apa ada kemungkinan TNI juga disadap negara tetangga?
Kalau berkaitan dengan teknologi itu memang semuanya  serba mungkin. Tapi bagi TNI sekarang ini bagaimana memperkuat pertahanan NKRI, termasuk dari penyadapan.

Apa ada antisipasi atas sadapan dari pihak asing kepada TNI?
Kalau itu kami sudah lebih siap, kita sudah bicarakan di internal bagaimana membangun kekuatan dan menghadapi penyadapan.

Kalau ada kemungkinan terburuk, apa TNI siap?
Sebenarnya kita tidak menginginkan hubungan  antara tetangga  terganggu seperti ini.  ***