Perdana Menteri Australia Tony Abbott menegaskan di hadapan parlemen bahwa Australia tidak akan merinci mengenai kegiatan intelejennya ataupun meminta maaf atas kegiatan intelejen yang dilakukan oleh negaranya.
"Australia seharusnya tidak diharapkan meminta maaf atas langkah-langkah untuk mengamankan negara kami saat ini atau dimasa lalu," tegas Abbott seperti disirakan kantor berita ABC, Selasa (19/11).
Keputusan Abbott yang merupakan politisi Partai Liberal tersebut mendapat bantahan dari pemimpin Partai Buruh Australia, Bill Shorten. Shorten menilai Parlemen Australia justru seharusnya meminta maaf kepada Indonesia sebagaimana yang dilakukan oleh Presiden Obama kepada Kanselir Jerman, Angela Markel terkait kasus serupa.
"Saya percaya, misalnya bahwa sebagai contoh, Amerika Serikat dan cara mereka menangani isu yang sama dengan Jerman membuat kesempatan bagi kita untuk mempertimbangkan aksi serupa," kata Shorten seperti dikabarkan The Australian pada Selasa (19/11).
Shorten menyebut bahwa kesempatan ini seharusnya dapat dimanfaatkan oleh pemerintah Australia untuk memperbaiki hubungan baik dengan Indonesia.
"Hari-hari ke depan menyisakan hal penting untuk memulihkan permasalahan dengan Indonesia. "Kita seharusnya tidak membiarkan masalah ini menjadi semakin buruk dalam waktu yang lama," tegas Shorten.
[dem]
Isu penyadapan oleh intelijen Australia terhadap sejumlah pejabat Indonesia termasuk Kepala Negara memicu perdebatan di antara parlemen dan pemerintah di Negeri Kanguru itu. 
BERITA TERKAIT: