"Itu fitnah besar. Nurul Arifin saja sudah minta maaf. Ini Mubarok ikut menuduh yang tidak-tidak,†tegas mantan Wakil Sekjen DPP Partai Golkar Iskandar Mandji dalam keterangan persnya (Senin, 18/11).
Iskandar Mandji mengatakan, Mubarok, yang merupakan loyalis Anas Urbaningrum, sudah dikucilkan di Demokrat. Karena itu menurutnya, Mubarok hanya mencari panggung dan sensasi belaka dengan menfitnah dan menjelek-jelekan bekas Wakil Presiden RI tersebut. “Dia itu cuma cari panggung. Tapi caranya tidak terpuji dengan menuduh yang bukan-bukan,†ujarnya.
Lebih jauh, Iskandar Mandji menjelaskan, Ahmad Mubarok telah melanggar UU dan menipu rakyat. Pasalnya Ahmad Mubarok tercatat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sebagai PNS yang digaji dan dibiayai dari hasil pajak, Mubarok seharusnya tidak boleh menjadi anggota partai politik. “Dia itu sudah lama melanggar. Dia itu PNS, tapi anggota parpol. Itu menghianati rakyat,†pungkasnya.
Sebelumnya, Mubarok tidak percaya bantahan pihak JK bahwa mantan Ketua Umum Partai Golkar itu tidak memanfaatkan PMI dan DMI, dua lembaga yang dipimpinnya. Bahkan, Mubarok pernah mendengar upaya JK mendekati Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.
"Pastinya JK menggunakan dua lembaga itu. JK kan punya tujuan. Orang yang punya tujuan akan menggunakan segala macam cara untuk mencapai tujuannya itu," ujar Mubarok, yang juga Guru Besar Psikologi Islam UIN Jakarta.
[zul]
Anggota Dewan Pembina DPP Partai Demokrat, Ahmad Mubarok, dinilai menyebarkan fitnah besar karena menuding Jusuf Kalla menggunakan Palang Merah Indonesia (PMI) dan Dewan Masjid Indonesia (DMI) untuk kepentingan politik, sebagaimana sebelumnya juga disampaikan Wakil Sekjen DPP Partai Golkar Nurul Arifin. 
BERITA TERKAIT: