Bundo Putri Minta KPK Periksa Walikota Padang

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/'></a>
LAPORAN:
  • Jumat, 15 November 2013, 15:15 WIB
Bundo Putri Minta KPK Periksa Walikota Padang
fauzi bahar/net
rmol news logo Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didatangi oleh orang yang mengaku  sebagai Bundo Putri. Kali ini Syafnina Wati, berasal dari Padang, Sumatera Barat. Ia mendatangi KPK untuk menanyakan kelanjutan surat laporan tentang dugaan korupsi terkait Walikota Padang Fauzi Bahar yang telah dilaporkan sejak 10 Februari 2012 lalu.

Syafnina Wati tiba di Gedung KPK pada pukul 13.50 WIB. Ia terlihat mengenakan gamis putih dan name tag bertuliskan "Bundo Putri" tergantung dilehernya. Ia pun datang bersama dengan sejumlah orang yang bergabung dalam Perwakilan Ikatan Pedagang Pasar Raya kota Padang.

"Laporan dan dokumen tersebut telah disampaikan kepada KPK namun hingga saat ini belum ada tanda-tanda untuk ditindaklanjuti. Kami minta agar kasus dugaan korupsi yang dilaukan Walikota Padang Fauzi Bahar segera dituntaskan," ujar Bundo Putri di Gedung KPK, JL HR Rasuna Said, Jakarta, Jumat (15/11).

Bundo Putri menjelaskan, bahwa pada tahun 2005 Pemko Padang membangun Pertokoan Sentral Pasar Raya (SPR) yang selesai pada tahun 2007. Kemudian, pada tahun 2009, SPR roboh akibat gempa yang terjadi di Padang. Pada 2010 lalu, Wahana Tata selaku pihak Asuransi menggelondorkan dana sebesar Rp 72 miliar kepada PT Cahaya Sembaraya untuk membangun kembali SPR dengan nama Neo Sentral Pasar Raya.

"Pasca gempa 30 September, sudah ada bantuan bank dunia Rp 6.4 triliun, kami Bundo sama masyarakat (Perwakilan Ikatan Pedagang Pasar Raya kota Padang) tidak mendapatkan (dananya) sama sekali. Gedung tersebut sudah hancur, tidak layak huni lagi," jelas Bundo Putri.

PT Cahaya Sembaraya, kata dia, adalah investor satu-satunya yang ditunjuk untuk membangun pusat pertokoan atau rumah susun saat itu. Lebih lanjut Bundo Putri menjelaskan bahwa PT CSR baru saja didirikan dan diduga bahwa pada saat ia mengajukan permohonan kerja sama dengan Pemko Padang masih belum memenuhi persyaratan administrasi sebagai suatu perusahaan.  

"Agar kasus ini tuntas, kami minta untuk mengaudit anggaran pembangunan Sentral Pasar Raya, dan memeriksa Walikota Padang Fauzi Bahar yang diduga ada dibelakang layar," tandas Bundo Putri. [rus]

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA