Menurut Ketua Umum Forum Akademisi IT (FAIT), Hotland Sitorus, di antara akar persoalan DPT ini adalah Kemendagri. Hal ini sebagaimana diakui oleh KPU beberapa waktu lalu bahwa dasar penetapan DPT Pemilu 2014 bersumber dari Kemendagri dan berbasis e-KTP.
"Kisruh DPT Pemilu 2014 ini harus dipertanggungjawabkan oleh Kemendagri dan KPU, dan jangan saling lempar tanggung jawab," kata Hotland dalam keterangan beberapa saat lalu (Kamis, 24/10).
"Mendagri Gamawan Fauzi dan Ketua KPU Husni Kamil Manik harus mundur," sambung Hotland.
Di sisi lain, Hotland juga mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera menyelidiki dugaan penyelewengan proyek e-KTP.
[ysa]
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: