Namun sayang, kata Direktur Eksekutif Segitiga Institute, Muhammad Sukron, proses demokratisasi di tubuh Demokrat yang juga refleksi sikap demokratis SBY ini harus dinodai oleh politisi Demokrat sendiri, yaitu Ruhut Sitompul. Ruhut seakan-akan menampar muka SBY dengan cara menyampaikan wacana yang anti-demokrasi terkait dengan kepesertaan konvensi.
"Pernyataan Ruhut yang mengatakan kepada Jumhur Hidayat untuk bercermin sebelum ikut konvensi merupakan pernyataan yang anti-demokrasi, merusak proses demokratisasi di Demokrat," kata Sukron kepada
Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Kamis, 16/8).
Sukron tidak tahu mengapa Ruhut begitu mendzalimi Jumhur, yang padahal sudah mendapat dukungan dari berbagai organisasi buruh di berbagai daerah dan memiliki basis di kalangan aktivis yang begitu mengakar. Namun yang pasti, Ruhut seakan-akan menantang dan mempermalukan SBY sendiri.
"Posisi Jumhur sebagai Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dipilih oleh SBY. Artinya, Jumhur adalah anak buah yang terus dipercaya oleh SBY selama ini. Mengatakan Jumhur tidak berkualitas sama saja dengan menunjuk hidung SBY tak mampu memilih anak buah," tegas Sukron, yang juga mantan pimpinan pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM).
Sukron menilai, SBY terus mempercayai jabatan BNP2TKI kepada Jumhur tentu saja bukan tanpa alasan. Jumhur merupakan salah seorang pembantu utama SBY yang memiliki tugas sangat besar. Dalam mengemban tugas besar itu, Jumhur, yang merupakan aktivis mahasiswa ITB era 1980-an dan pernah dipenjara di masa Orde Baru, juga terlihat bekerja keras.
"Memang belum sempurna karena memang persoalan TKI itu cukup rumit dan komplek. Namun secara umum, Jumhur jelas sukses memimpin BNP2TKI," tegas Sukron.
[ysa]
. Bila dilakukan secara serius, transparan, dan jujur, maka konvensi merupakan cerminan dari proses demokratisasi yang terus berkembang di Partai Demokrat. Dan ini secara langsung juga merefleksikan sikap SBY yang memang demokratis. 
BERITA TERKAIT: