"Presiden Indonesia harus memprotes perbuatan brutal," kata anggota Komisi I dari Fraksi Hanura, Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati, kepada
Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Jumat, 16/8).
Selama ini, ungkap Susaningtyas, penguasa dan militer Mesir merasa mendapat angin karena sikap lunak banyak negara di dunia. Padahal pembantaian ini merupakan pelanggaran HAM berat yang juga harus direspon oleh komisi HAM PBB dan pengadilan kriminal internasional.
Sejak lama, Susaningtyas mencatat, sejarah politik Mesir menorehkan kekerasan berdarah. Dan bila hasil pemilu demokratis paska rezim Mubarak dibiarkan dinodai lagi, maka tidak akan ada kekuatan yang mampu menegakkan demokrasi dan HAM negeri Piramida tersebut.
"Ini bisa menjadi pola menular di negara-nega lain yang mengalami The Arab Spring. Indonesia mesti bersuara keras," tegas Nuning, panggilan akrab Susaningtyas.
Meski Indonesia harus bersuara keras, Nuning tidak setuju bila Duta Besar RI di Mesir ditarik. Sebab bila ditarik, tentu tidak ada yang mengurus warga negara Indoonesia (WNI) di Mesir.
Nuning pun menambahkan, perilaku sadis dan langkah kudeta militer di Mesir tidak akan menular ke TNI. Sebab tentara Mesir dan TNI memiliki
corporate culture yang berbeda.
[ysa]
. Pembantaian brutal terhadap rakyat sipil Mesir oleh pihak militer dan penguasa harus dikutuk oleh dunia karena ini bentuk penodaan nyata terhadap demokrasi dan hak asasi manusia. 
BERITA TERKAIT: