CALON PANGLIMA TNI

Operasi Sajadah yang Digelar Ahmad Heryawan Jadi Catatan untuk Jenderal Moeldoko

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/yayan-sopyani-al-hadi-1'>YAYAN SOPYANI AL HADI</a>
LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI
  • Rabu, 31 Juli 2013, 08:28 WIB
Operasi Sajadah yang Digelar Ahmad Heryawan Jadi Catatan untuk Jenderal Moeldoko
tb hasanuddin/net
rmol news logo . Presiden SBY sudah mengajukan calon pengganti Panglima TNI, Laksamana Agus Suhartono. Sosok yang diajukan SBY itu adalah Jenderal Moeldoko, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Surat pengajuan SBY ini sudah diterima DPR, sejak 15 Juni lalu.

Meskipun baru menjabat dua bulan sebagai Kasad, kata Wakil Ketua Komisi I, Meyjen (Purn) TB Hasanuddin, Moeldoko memang sudah memenuhi persyaratan sebagai Panglima TNI sesuai dengan UU TNI No 34/2004. Moeldoko pun, meski memegang jabatan tak terlalu lama, namun sudah menjabat dua kali jabatan penting saat bintang tiga. Jabatan itu adalah sebagai Wakil Gubernur Lemhanas dan Wakil Kasad. Meoldoko pun pernah dua kali menjadi Panglima Kodam.
 
"Catatan publik yang cukup menarik dan mendapat soroton tajam saat itu, adalah saat dia menjabat sebagai Pangdam Siliwangi. Saat itu Kodam terlibat dalam "operasi sajadah" yang digelar Gubernur Jabar Ahmad Heryawan untuk menyisir orang-orang Ahmadiah di wilayah Jabar," kata TB Hasanuddin saat dimintai keterangan soal Moeldoko beberapa saat lalu (Rabu, 31/7). 

Di luar itu, lanjut TB Hasanuddin, ada lima point tugas penting yang harus diselesaikan Panglima TNI ke depan. Pertama, meningkatkan disiplin TNI yang dianggap makin merosot dengan adanya kasus Cebongan dan berbagai perkelahian antara TNI dengan Polri. Kedua. meningkatkan profesionalisme dan kesejahtraan prajurit. Ketiga, meneruskan reorganisasi TNI melalui program  minimum essensial force  (MEF). Keempat, tetap menjaga netralitas TNI.

Dan kelima, ungkap TB Hasanuddi, adalah menyelesaikan berbagai perangkat lunak TNI sesuai UU TNI no 34/2004. Antara lain menuntaskan soal bisnis TNI , Peradilan umum untuk militer, hukum disiplin militer, doktrin-doktrin TNI yang sesuai dengan tekhnologi dan HAM dan pembinaan karir.

Kemungkinan, masih kata TB Hasanuddin, uji kelayakan terhadap Moeldoko akan digelar Komisi 1 DPR setelah tanggal 20 Agustus 2013. [ysa]

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA