"Kompensasi, saya kira tidak benar. Karena tidak ada kompensasi. Ini pendekatannya adalah profesional," tegas Patrialis kepada
Rakyat Merdeka Online (Selasa, 30/7).
"Saya ini mantan politisi dan
insya Allah profesional. Jangan dianggap orang-orang yang pernah di partai politik itu tidak profesional. Justru insya Allah agak lebih matang. Karena kita sudah biasa berbeda pendapat. Dalam berbeda pendapat kita tidak pernah marah sama orang," sambung bekas anggota Komisi III dari PAN ini.
Apalagi, sambung Patrialis, dari segi disiplin ilmu, dia mengklaim mumpuni. Karena itu, tak ada yang harus dipersoalkan. "Kecuali saya orang yang nggak tahu apa-apa, yang nggak pernah terlibat dalam sejarah negeri ini. Barulah dipersoalkan," tegasnya.
Koalisi Masyarakat Sipil Selamatkan Mahkamah Konstitusi curiga penunjukan Patrialis Akbar sebagai hakim MK menggantikan Achmad Sodiki yang segera pensiun sebagai bentuk 'kompensasi' politik Presiden SBY atas pencopotannya sebagai Menteri Hukum dan HAM beberapa waktu lalu.
[zul]
Patrialis Akbar membantah dirinya ditunjuk sebagai hakim Mahkamah Konstitusi sebagai bermuatan politis. Yaitu, sebagai kompensasi setelah dirinya dicopot sebagai Menteri Hukum dan HAM. 
BERITA TERKAIT: