RUU ORMAS

DPR dan Pemerintah Berkonspirasi Ciderai Demokrasi Bila RUU Ormas Disahkan!

LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/yayan-sopyani-al-hadi-1'>YAYAN SOPYANI AL HADI</a>

Selasa, 02 Juli 2013, 06:54 WIB

DPR dan Pemerintah Berkonspirasi Ciderai Demokrasi Bila RUU Ormas Disahkan<i>!</i>

ilustrasi/ist

. Bila RUU Ormas benar-benar disahkan DPR dalam paripurna Selasa ini (2/7), maka DPR dan pemerintah sudah berkonspirasi sudah menciderai demokrasi negara dan hak masyarakat sipil untuk berkumpul dan menyatakan pendapat.

"Sejak awal disusun, RUU Ormas ini sarat kepentingan politik pemerintah," kata Presiden Konfederasi Serikat pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, dalam keterangan tertulis beberapa saat lalu (Selasa, 2/7).

Apalagi, kata Iqbal, banyak pakar hukum yang menilai RUU Ormas masih lemah dan multitafsir serta menyalahi demokrasi dan hak warga negara.

Inilah di antara alasan, lanjut Iqbal, mengapa ribuan buruh yang tergabung dalam KSPI dan Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) menolak RUU ini. Buruh mendesak agar pembahasan RUU ini dihentikan karena menghalangi kebebasan berserikat, seperti pembentukan serikat pekerja dan serikat buruh, sebab wajib mendapatkan izin dari Kesbangpol atau Menteri Dalam Negeri.