Dimensy.id Mobile
Dimensy.id
Apollo Solar Panel

WAWANCARA

Tifatul Sembiring: Pilpres 2004 & 2009 Saya Berkeringat Mengkampanyekan SBY Jadi Presiden

Selasa, 18 Juni 2013, 09:48 WIB
Tifatul Sembiring: Pilpres 2004 & 2009 Saya Berkeringat  Mengkampanyekan SBY Jadi Presiden
Tifatul Sembiring
rmol news logo Sebelum memecat menteri dari PKS, Presiden diharapkan mengingat jasa menterinya dalam membantu kemenangan SBY dalam Pilpres 2004 dan 2009.
Selamat Menunaikan Ibadah Puasa

“PKS itu sudah setia berkoalisi dengan Partai Demokrat sejak Pilpres 2004. Saya sejak Pilpres 2004 dan 2009 sudah turun, mendekati organisasi sayap PKS untuk mengkampanyekan SBY. Sebab saya Ketua Umum PKS yang paling lama. Sejak awal saya berkeringat,” ujar Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Tifatul Sembiring kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Berikut wawancara selengkapnya:
 
Pimpinan PKS menyatakan, menteri dari PKS diwakafkan ke Presiden, tanggapan Anda?
Memang sudah diwakafkan semenjak terpilih menjadi menteri dong. Menteri itu kan sebagai pembantu Presiden. Maka bertanggung jawab kepada Presiden.

Anda akan terus mengikuti arahan yang diberikan Presiden?
Tentu. Selama saya menjabat sebagai menteri, maka sikap saya akan sejalan dengan Presiden. Silakan cek saja, sebagai menteri apakah saya pernah berbeda sikap dengan Presiden. Kalau Menteri berbeda sikap dengan Presiden, ya mundur saja.

Sikap partai Anda soal BBM kan berbeda dengan pemerintah?
Wajar saya kira kalau ada perbedaan. Di DPR itu memang ada ruang untuk itu. Ini kan negara demokrasi, perbedaan kan membuat demokrasi ini berjalan secara dinamis. Tapi sejak awal kan soal BBM itu menjadi domainnya pemerintah.

DPR sudah menyerahkan keputusannya kepada pemerintah. Hanya soal pengganti subsidinya memerlukan persetujuan DPR. Menurut saya setuju atau tidak, sudah bukan menjadi persoalan substansial lagi. Sekarang tinggal bagaimana caranya mengawal pengganti subsidinya melalui program kerakyatan.
 
Apa sikap PKS ini tidak berubah lagi?
Posisi PKS sama sekali tidak berubah kok. PKS kan menolak kenaikan harga BBM itu karena dinggap tidak pro rakyat. Tapi sekarang kan program yang ditawarkan sebagai pengalihan dana subsidi BBM itu sudah banyak, ada raskin, Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), bantuan siswa miskin, dan lain sebagainya. Nah ini sekarang yang harus dikawal para kader kami supaya penyalurannya tepat guna. Jadi intinya sama saja.
 
Kabarnya Setgab sudah gerah, ingin mengeluarkan PKS dari koalisi, apa benar?
 Silakan saja kalau memang mau begitu. Tapi saya mau tanya, apa alasannya sehingga memutuskan seperti itu. PKS itu sudah setia berkoalisi dengan Partai Demokrat sejak Pilpres 2004 sampai 2009. Mesin partai kami sejak awal bekerja keras untuk memenangkan SBY sebagai Presiden.

Kami sudah berkeringat sejak awal, sudah bekerja secara sistematis. Jangan cuma karena perbedaan pendapat, yang memang wajar, lalu bersikap seenaknya.
 
Kalau PKS keluar dari koalisi, berarti Anda tidak lagi menjadi menteri?
Saya tegaskan, berdasarkan keputusan Lembang, PKS itu tetap berada di koalisi. Sementara untuk jabatan para menteri, PKS menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden.
 
Anda siap dicopot?
Silakan saja. Jabatan itu kan amanah, kepercayaan. Kalau tidak mendapatkan amanah lagi, ya saya tidak apa-apa. Berdasarkan kesepakatan Lembang kan memang soal jabatan menteri diserahkan sepenuhnya kepada Presiden.
    
 Kesepakatan Lembang itu apa saja sih?
Kesepakatan Lembang itu ada tujuh, yaitu sepakat untuk cooling down terlebih dahulu, menurunkan sepanduk menolak kenaikan harga BBM, menghindari debat publik

tentang masalah BBM atau masalah krusial lainnya, melarang kader untuk melakukan mobilisasi massa dengan menggunakan atribut partai, mengawal program yang pro rakyat dalam RAPBN, menyerahkan gonjang-ganjing soal posisi Menteri kepada Presiden, dan membantu advokasi bekas Presiden PKS Lutfi Hasan Ishaaq.
 
Kalau ada kader yang membangkang, bagaimana?
 Ya itu artinya mereka tidak mematuhi ketentuan partai. Kami dengan jelas sudah melarang dilakukannya mobilisasi massa, apalagi sampai menggunakan atribut partai.

 Tentunya bagi kader yang seperti itu nanti akan kami proses sesuai ketentuan yang berlaku. Tapi saya tegaskan lagi apabila hal semacam itu terjadi pasti bukan tindakan resmi partai.
 
Anda siap jika ditugaskan untuk mensosialisasikan kenaikan harga BBM?
Sangat siap. Karena tugas saya memang memberikan penjelasan kepada masyarakat. Memang saat ini tidak terlalu berbahaya bagi Indonesia. Namun masyarakat harus paham kalau potensi bahayanya juga besar, sehingga kita memerlukan imunitas untuk menghadapi hal ini.
 
Sebesar apa memang potensi bahayanya?
Kita lihat saja di Eropa, Yunani sudah collaps, di Spanyol pengangguran meningkat drastis hingga 37 persen. Kita harus memilih, apakah akan berdiam diri dan menunggu terjadi seperti itu, atau mengambil langkah pencegahan.
 
Ada kekhawatiran program tersebut hanya menguntungkan partai tertentu?
Tentu saja tidak. Semua menteri anggota koalisi kan saling bekerja sama untuk mengurangi dampak krisis tersebut. Misalnya Menteri Perdagangan yang mengontrol masalah harga barang kebutuhan pokok. Mentan mengawasi masalah persediaan barang kebutuhan pokok. Semua dilakukan secara bersama-sama, turun ke masyarakat untuk saling membantu.

Yang menyebabkan kenaikan barang-barang itu kan biasanya karena terjadinya penimbunan. Makanya harus dilakukan pengawasan secara bersama-sama. Kami pun sudah melibatkan pihak kepolisian.
 
Apakah program pengganti subsidi ini tepat sasaran?
 Kami akan mengupayakan semaksimal mungkin agar tepat sasaran. Untuk memanfaatkan program penganti subsidi BBM kan masyarakat akan menggunakan Kartu Perlindungan Sosial.

Kalau dulu, kartu semacam ini kan bisa diakali. Sekarang kami perketat penggunaannya. Jadi hanya orang yang namanya tertera, dan membawa KTP yang bisa menggunakannya. Konsepnya by name, by address.  [Harian Rakyat Merdeka]

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA