Belenggu ini disebabkan oleh tindakan partai politik yang terlalu memaksakan diri untuk memaksimalkan memenuhi jatah kursi di setiap daerah pemilihan tanpa mempertimbangkan kelengkapan berkas administrasinya.
"Akibatnya, terjadi kemaksimalan bakal calon dengan setumpuk kewajiban untuk melengkapi berkasnya," ujar Deputi Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Masykurudin Hafidz (Senin, 13/5).
Oleh karena itu, demi kemudahan proses pencalonan ini, partai politik sebaiknya tidak perlu susah payah dan bersikap realistis saja. Jangan memaksakan diri yang pada akhirnya menyulitkan diri sendiri.
"Seleksi saja para bakal calon berdasarkan kesiapannya menyerahkan kelengkapan berkas, jika sulit untuk melengkapi dihapus saja dari daftar pencalonan," katanya menyarankan.
Selain itu, yang lebih penting dari proses pencalonan ini, partai politik harus mempertimbangkan aspek kualitas bakal calon. Aspek kualitas ini penting karena demi masa depan keterpilihan partai politik itu sendiri saat Pemilu nanti, semakin banyak calon berkualitas akan semakin meningkatkan jumlah perolehan suara.
"Sebaliknya, jika partai politik masih saja mengusung para calon yang bermasalah maka secara otomatis partai politik tersebut menyatakan diri untuk tidak dipilih oleh rakyat di Pemilu nanti," demikian Masykurudin.
[zul]
Banyaknya kekurangan kelengkapan berkas administrasi yang harus dipenuhi oleh partai politik untuk memenuhi seluruh syarat pencalonan menjadi belenggu tersendiri bagi partai politik. 
BERITA TERKAIT: