Besok Parpol Nonparlemen Bertemu Pimpinan DPR, Bawa Naskah Usulan

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Buruh, Said Salahudin, menjelaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan naskah usulan revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).

"Jadi, itu yang akan kita bawa. Naskahnya itu lebih dari 250 halaman," ujar Said saat dihubungi Kantor Berita Ekonomi dan Politik RMOL, Rabu 29 September 2026.

Said menegaskan, gagasan revisi UU Pemilu yang diusulkan oleh GKSR bukan sekadar bentuk keinginan partai nonparlemen agar kepentingannya diakomodasi.

"Ada saran perbaikan [revisi UU Pemilu dari GKSR] dasarnya satu: isu yang disusun Badan Keahlian DPR [BKD] sendiri. Kedua, putusan MK. Ketiga, untuk memenuhi kebutuhan hukum di masyarakat," urainya.

Said menyebutkan, BKD telah merangkum 24 isu yang termuat di dalam pasal-pasal UU Pemilu. Sementara itu, GKSR mengkaji 406 putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang terkait dengan pemilu di empat regulasi, yaitu UU Pemilu; UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3); UU Pilkada; serta UU Partai Politik.

"Sifat usulan revisinya itu terbatas. Contoh, Undang-Undang Partai Politik hanya satu isu, yaitu isu pendidikan politik saja. Undang-Undang Pilkada hanya dua-tiga isu. Undang-Undang MD3 itu hanya satu isu, tentang fraksi gabungan, pembentukan fraksi gabungan," paparnya.

"Itu contoh saja. Jadi, di setiap materi, di setiap undang-undang itu sifatnya terbatas. Yang agak banyak memang Undang-Undang Pemilu," sambungnya.

Ia menambahkan, para pimpinan parpol nonparlemen yang tergabung dalam GKSR akan hadir langsung dalam pertemuan dengan pimpinan DPR besok, yang meliputi perwakilan dari PPP, Perindo, Partai Hanura, Partai Buruh, Partai Ummat, PBB, PKR, dan Partai Berkarya.