Tak hanya itu, suami atau istri yang sedang menduduki jabatan publik, seperti gubernur dan menteri juga tidak bisa
nyaleg.
"Jadi kalau suaminya bupati, walikota, gubernur atau menteri, istrinya tidak jadi caleg. Begitu sebaliknya. Kami menyadari sepenuhnya bahwa tidak ada UU yang melarang keluarga untuk jadi caleg," jelas Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid kepada
Rakyat Merdeka Online pagi ini (Kamis, 2/5).
PKS menolak politik dinasti karena tiga alasan. Pertama, berangkat dari semangat reformasi yang menolak praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Mengusung keluarga sendiri sebagai caleg sama saja dengan melakukan praktik nepotisme.
Kedua, PKS tidak ingin politik dinasti menutup ruang orang berkualitas lainnya untuk mendapatkan kecepercayaan menjadi wakil rakyat.
"Dalam konteks perpolitikan di Indonesia, hampir sulit dilepaskan keterkaitan satu keluarga dengan keluarga lainnya. Apabila keluarga lainnya itu sudah punya jabatan publik, apakah itu menteri, gubernur, itu pasti akan punya pengaruh positif kepada keluarga yang jadi caleg. Dan itu menurup ruang bagi yang lainnya untuk berkompetisi secara
fair," jelasnya.
"Meski, kita juga menyadari dari keluarga itu ada yang berkualitas," sambungnya.
Alasan ketiga, PKS tidak ingin berpolitik itu malah membuat hubungan dalam keluarga menjadi tidak terurus dan berantakan karena suami-istri sibuk berpolitik. "Kita ingin ada yang mengurus negara, tapi ada juga yang mengurus keluarga," tandasnya.
[zul]
Partai Keadilan Sejahtera sejak awal menolak praktik politik dinasti. Karena itu, PKS tidak mengusung sebagai calon anggota legislatif suami-istri dan bapak-anak secara bersamaan. 
BERITA TERKAIT: