Laksda TNI Iskandar Sitompul: Kami Tidak Pernah Melindungi Oknum TNI Yang Bersalah...

“Tim ini akan bekerja sama dengan Kepolisian yang sedang menyelidiki kasus tersebut,’’ kata Kapuspen TNI Laksamana Muda (Laksda) Iskandar Sitompul kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Seperti diketahui, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Pramono Edhie Wibowo mengatakan,  Panglima TNI  meminta dibentuk Tim Investigasi. Sebab, hasil penyelidikan sementara, ada indikasi keterlibatan oknum-oknum TNI yang bertugas di Jawa Tengah.

Iskandar Sitompul selanjutnya mengatakan, Tim Investigasi  TNI itu sangat serius membantu Kepolisian untuk mengungkap pelaku penembakan.
Berikut kutipan selengkapnya:

Apa benar serius?
Kata siapa tidak serius. Buktinya,  Panglima TNI sudah memerintahkan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Pramono Edhie Wibowo untuk membentuk tim investigasi.

Tim itu dibawah pimpinan Wadan POM AD dan timnya terdiri dari 9 orang. Namun sifatnya tim ini akan bergerak kalau sudah mulai mengerucut kepada pelaku.

Maksudnya?
Kalau ada indikasi-indikasi yang jelas kepada pelaku, langsung ditindaklanjuti.

Selain itu, sampai sekarang Propam Diponegoro dan Korem sudah banyak juga memberikan bantuan kepada tim dari Polri yang melaksanakan penyelidikan di TKP.

Tim Investigasi TNI ini berapa lama bekerja?
Kami belum tahu. Tentunya tim ini akan menunggu hasil penyelidikan dari Kepolisian.  Harapan kita tidak terburu-buru. Karena ini masalah yang sangat serius.

Kenapa tidak langsung bergerak?
Kami mengamati sambil berharap kawan-kawan dari Kepolisian bisa cepat memberikan data-data.

Kami akan tindaklanjuti bila ada oknum TNI yang terindikasi terlibat. Misalnya, penembakan Mapolres  OKU, sudah sekian prajurit yang diproses secara hukum. Ini bukti keseriusan TNI.
   
Kenapa Tim ini menunggu hasil penyelidikan Kepolisian?
Prajurit yang ada di DIY puluhan ribu. Masak dikumpulkan semua dan meminta di antara mereka mengaku. Kecuali kalau ada bukti kuat yang mengarah ke sana, baru bisa.

Saya contohkan di kasus OKU. Ditelusuri pelakunya dari Batalyon Armed 15, lalu cepat diambil tindakan dan selesai. Kalau ini kan tidak tahu, makanya sulit. Tapi harus dicatat, kami tidak pernah melindungi  oknum TNI yang bersalah.

Kalau memang ada prajurit terlibat, apa tindakan TNI?
Bagi oknum TNI yang bersalah  diberikan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang diperbuatnya. Tapi tentunya setelah ada bukti. Makanya jangan terburu-buru.

Sebab, mungkin saja ini merupakan perselisihan antar geng preman atau mungkin ada dari pihak-pihak lain juga. Makanya kita harus bersabar dan benar-benar jeli dalam menyelesaikan kasus inibersama-sama.

Insiden dilakukan  orang terlatih, apa tanggapan Anda?
Persepsi orang boleh-boleh saja, kita tidak boleh melarang orang. TNI tidak akan menutup-nutupi. Tapi kami berharap tidak langsung menuduh. Kita tunggu hasilnya, karena negara kita ini negara hukum.

Kita tidak ingin memberikan sanksi kepada orang yang sama sekali tidak melakukan pelanggaran. Dalam hukum itu ada istilah lebih bagus kita membebaskan 10 tersangka dari pada kita menahan 1 orang yang tidak berdosa.

Selain menerima data Kepolisian, apa TNI menerima dari pihak lain?
Tentu diterima. Komnas HAM juga ingin bertemu dengan Panglima TNI terkait rencana berdialog dengan pihak Kopassus. Itu diberi wadahnya oleh kami.

Sampai saat ini Mabes TNI, dalam hal ini Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono, menunggu surat dari Komnas HAM untuk melakukan audiensi itu. [Harian Rakyat Merdeka]