Fadjroel Rahman: Ayo, Botak Bareng Beri Dukungan Ke KPK

Sebab, lembaga anti korupsi yang dikomandoi Abraham Sa­mad itu selalu dituding mela­ku­kan konspirasi politik saat me­ne­tapkan politisi menjadi tersangka.

”Ayo, botak bareng untuk beri dukungan ke KPK. Lembaga ini harapan kita melakukan pem­berantasan korupsi,’’ kata Fadj­roel Rahman, kepada Rakyat Mer­­deka, kemarin.

Inisiator botak bareng itu me­lanjutkan, mengenai tempatnya belum diputuskan, apakah di Mo­nas atau di gedung KPK.

”Tergantung nanti dapat izin­nya di mana. Yang jelas, tem­pat­nya di dua lokasi itu,’’ ujarnya.

Berikut kutipan selengkapnya;

Selain beri dukungan ke KPK, apalagi maksud botak ba­reng itu?

Aksi penggundulan massal ini gara-gara bekas Ketua Umum Par­tai Demokrat, Anas Ur­ba­ning­rum, ditetapkan  sebagai ter­sang­ka dalam kasus dugaan korupsi Hambalang.

Kenapa memilih 9 Maret?

Tanggal itu memiliki arti khu­sus. Sebab, di tanggal itu  setahun lalu,  Anas Urbaningrum ber­sum­pah, siap digantung di Monas bila terlibat dalam kasus Hambalang. Saat itu Anas mengaku tidak se­peserpun dana Hambalang di­korupsinya.

Bagaimana respons publik terhadap botak bareng itu?

Sebagai inisiator botak bareng itu merasa senang. Sebab, alham­dulillah aksi ini dapat respons sa­ngat baik dari publik. Ke­mung­kinan yang ikut akan banyak.

Kenapa begitu yakin diikuti banyak orang?

Yakin dong. Sebab, ini aksi so­sial. Setiap orang boleh ikutan. Makin banyak yang ikut, berarti publik semakin mengapresiasi kinerja KPK untuk berantas korupsi.

Siapa saja yang pasti ikut?

Yang sudah dapat kepastian  Prof Thamrin Amal Tomagola (Pen­diri LSM Kompak/Guru Be­sar FISIP UI), dan Kiai Maman Imanulhaq. Tukang cukurnya tak sembarangan, Mbak Melanie Su­bono yang merupakan artis. Aca­ra ini dipandu Bang Effendi Gha­zali, pakar Komunikasi UI.

Kabarnya Anda akan undang tokoh nasional untuk botak bareng?

Ada keinginan ke sana. Tapi ma­sih sekadar rencana.  Kami ya­kin acara ini bisa diikuti ma­syarakat luas.

Selain cukur rambut, apa Anda juga akan lakukan orasi?

Belum tahu ya. Kalau situa­si­nya memungkinkan bisa juga di­adakan orasi. Hitung-hitung un­tuk mengingatkan kita terhadap botak bareng itu.

Apa yang mendasari aksi ter­sebut?

Ini bukan ajang menyudutkan Mas Anas. Tapi lebih kepada wujud apresiasi kita kepada KPK yang sudah bisa bertindak adil dan berani menegakkan korupsi yang tanpa pandang bulu, ter­ma­suk kepada politisi  yang sedang berkuasa.

Tegasnya KPK memberikan rasa optimisme bahwa partai pe­nguasa tidak kebal terhadap tin­dakan hukum. Optimisme itu di­bangun lewat proses panjang, salah satunya dengan gerakan ini.

Anda juga botak saat Na­zaruddin menjadi tersangka, ke­napa politisi Demokrat saja?

Saya lakukan ini lebih kepada para politikus partai penguasa yang terkena korupsi.

Mereka im­bas utama kebobrokan mental dan kerugian uang negara ter­ba­nyak.

Apa ini prestasi  bagi KPK?

Bisa dikatakan begitu. KPK ber­hasil menciduk beberapa pe­tinggi partai berkuasa, sebutlah Na­zaruddin, Angelina Sondakh, Andi Mallarangeng, dan Anas Ur­baningrum. Mereka bukan orang sembarang.

Anda yakin KPK bisa memberantas korupsi?
Kita harus optimistis. KPK kan fungsinya untuk bersihkan In­do­nesia dari pencurian uang rakyat.  KPK sejauh ini berhasil buktikan jan­jinya untuk bersihkan Indo­nesia dari korupsi.

Bagaimana dengan sprindik Anas yang bocor?

Kita harapkan KPK tetap pro­fesional, independen, steril dari ber­bagai intervensi, dan lebih hati-hati lagi dalam bersikap. Sa­ya agak kecewa dengan bocornya sprindik Anas. Berarti sistem KPK mudah disusupi. Tapi se­jauh ini, raportnya masih biru.

Banyak teman-teman Anas yang meragukan KPK, ini ba­gaimana?

Saran saya, praperadilan saja KPK kalau mereka nenemukan bukti kalau ada intervensi dalam pe­netapan tersangka itu. Kalau ribut begitu saja tidak akan me­menangkan apa-apa.

Penegak hukum hanya bisa dila­wan dengan hukum. Teman Anas bisa melakukan  praper­adilan.

Bagaimana nasib Partai De­m­okrat sepeninggal Anas?

Saya lihat elektabilitas De­mok­rat tetap di bawah 5 persen. Mun­durnya Anas tidak akan sela­mat­kan Demokrat. [Harian Rakyat Merdeka]