KPK Kembangkan Kasus Sapi Ke Arah Kementan

Kemarin, KPK menjadwalkan pemeriksaan dua anak buah Menteri Pertanian Suswono, yaitu Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Syukur Iwantoro dan Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pasca Panen Ahmad Junaedi. Selain mereka, saksi lain yang dijadwalkan diperiksa soal kasus ini  yakni Nuluthfi selaku pihak swasta dan dua pegawai negeri, yaitu Agung dan Soewarso Martomihardjo.

Kepala Humas KPK Johan Budi Sapto Prabowo mengatakan,  saksi diperiksa untuk empat tersangka kasus dugaan suap kuota impor daging sapi. Empat tersangka itu adalah bekas Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq (LHI) dan koleganya Ahmad Fathanah (AF), serta dua petinggi PT Indoguna Utama, yaitu Arya Abdi Effendi (AAE) dan Juard Effendi (JE).

“Penyidik mulai mengembangkan kasus ini ke pihak Kementan. Semua yang dijadwalkan diperiksa, hadir,” kata Johan di Gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan.

Kemarin, KPK juga menjadwalkan pemeriksaan kembali tersangka Luthfi dan Fathanah. Luthfi memenuhi penggilan pemeriksaan, sedangkan Fathanah berhalangan hadir. “KPK akan menjadwal ulang pemeriksaan untuk tersangka AF,” ujar Johan.

Luthfi datang ke Gedung KPK pukul 10.12 WIB. Dia diantar mobil tahanan jenis Kijang warna abu-abu bernomor polisi B 2040 BQ dari Rutan KPK cabang Guntur. Mengenakan batik biru berbalut seragam tahanan KPK, bekas anggota Komisi I DPR ini hanya tersenyum saat ditanya mengenai janji kuota impor daging sapi untuk PT Indoguna.

Luthfi diperiksa penyidik di lantai 4 Gedung KPK selama hampir delapan jam. Dia keluar gedung tepat jam 6 sore. Saat keluar, wajah Luthfi terlihat lelah. Ditanya soal pemeriksaan, Luthfi hanya tersenyum sambil mengangkat tangan kanannya.

Menurut kuasa hukum Luthfi, M Assegaf, pemeriksaan ini mengenai pertemuan antara Luthfi, Suswono, Fathanah dan Elisabeth.

Elisabeth disebut-sebut sebagai wakil asosiasi importir daging sapi di Medan. Assegaf mengakui ada pertemuan itu pada 13 Januari 2013 di Hotel Ariaduta, Medan. Pertemuan tersebut diprakarsai Elisabeth sebagai wakil asosiasi importir daging sapi.

Kata Assegaf, pertemuan tersebut membicarakan masalah perdagingan. Terutama soal beredarnya daging babi, daging tikus dan tingginya harga daging di masyarakat.

Katanya, kedatangan Luthfi dalam pertemuan itu sebagai Presiden PKS. Soalnya, Luthfi mendapat laporan mengenai peredaran daging babi. “Sebagai partai Islam, tentu ini menjadi concern dia juga,” ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut, lanjut Assegaf, pihak asosiasi juga memberikan data kuota impor daging. Namun, data yang digunakan asosiasi tidak cocok dengan data yang dimiliki Kementan. “Karena data yang diajukan pihak asosiasi tidak cocok, maka tidak bisa dipakai. Pertemuan hanya  berlangsung 15 menit,” ujarnya.

Sebelumnya, KPK menggeledah ruang kerja Luthfi di Gedung DPR, Senayan. Menurut Johan, penggeledahan dan penyitaan itu terkait pengumpulan bukti kasus dugaan suap kuota impor daging sapi. “Ada delapan penyidik yang menggeledah ruang kerja di ruang Nusantara 1 kamar 315,’’ kata Johan pada Senin (11/2).

Selain itu, lanjut Johan, penggeledahan juga dilakukan di dua kantor yang diduga milik saksi di Kawasan Ampera Jakarta Selatan. Serta, sebuah rumah milik saksi di Cilandak. Johan tidak menjelaskan saksi yang dimaksud dan kaitannya dalam kasus ini.

“Tentu ada hal yang ditengarai ada bukti di sana. Buktinya apa? Saya tidak di-feeding,” katanya.

Kasus ini berawal dari penangkapan terhadap empat orang di Hotel Le Meridien, Jakarta, Selasa (29/1) malam. Mereka yang ditangkap adalah Fathanah, Direktur PT Indoguna Utama Arya Effendi dan Juard Effendi, serta wanita bernama Maharani.

Barang buktinya berupa uang sebesar Rp 980 juta di mobil Fathanah, Rp 10 juta di kantong Fathanah dan Rp 10 juta di Maharani.

REKA ULANG
Importir Kok Ajukan Harga Berbeda-beda

Hingga kemarin, KPK belum mengorek keterangan Menteri Pertanian Suswono sebagai saksi perkara dugaan suap kuota impor daging sapi. Tapi, pada Jumat (8/2) lalu, Ketua KPK Abraham Samad dan Wakil Ketua KPK Zulkarnaen menyatakan bahwa Suswono akan dipanggil sebagai saksi.

Menurut Abraham, keterangan Suswono sebagai saksi diperlukan KPK. “Pasti dibutuhkan untuk menjelaskan kronologis,” katanya, seusai melantik Sekjen dan Direktur Penuntutan KPK.

Tapi, apa peran Suswono, Abraham mengaku tidak tahu. Soalnya, saat itu, dia mengaku tidak pernah mendengar rekaman hasil penyadapan komunikasi Suswono dengan tersangka Luthfi Hasan Ishaaq, Presiden PKS.

Menurutnya, tidak ada keterangan resmi yang menyatakan, ada hasil penyadapan percakapan kedua politisi PKS tersebut. “Itu sama sekali tidak ada, karena penyadapan adalah bagian penyidikan yang menurut standard operational procedure, tidak mungkin dibuka. Kecuali, majelis hakim meminta itu dibuka,” tegasnya.

Abraham malah bertanya, siapa yang mengungkapkan ada percakapan antara Luthfi dan Suswono. Saat wartawan menunjuknya, Abraham menampik. “Ah, saya tidak pernah bilang ada percakapan,” ucapnya.

Menurut Zulkarnaen, Menteri Pertanian memiliki wewenang soal daging impor. Itulah yang akan ditelusuri KPK. “Dia terkait kewenangan di sana,” katanya. Zulkarnaen tidak menutup kemungkinan terjadi pengaturan kuota impor daging ini. “Bisa terjadi. Kuota kan 80 ribu ton, terdiri dari sapi hidup, mati. Nanti kita dalami,” imbuhnya.

Dia mengemukakan, penyidik menemukan adanya kejanggalan dalam daftar harga sapi impor. Setiap importir mengajukan harga yang berbeda-beda. Harga yang berbeda menimbulkan tanda tanya. “Ini bisa jadi bahan kajian. Mungkin ada yang tidak benar,” ucapnya.

Saat ditanya, apa peran Luthfi terhadap Mentan, apakah ada pengaruh sebagai Presiden PKS, Zulkarnaen mengangguk. “Jelas dong. Dugaannya secara umum, kewenangannya ada di sana,” tandasnya.

Namun, Suwono membantah ada intervensi dalam menentukan kuota impor daging sapi. Pemberian izin tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian 50/2011 yang menyebutkan, kuota diberikan berdasarkan kinerja perusahaan dan Instalasi Karantina Hewan Sementara (IKHS).

Pembagian itu juga mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan 24/2011 tentang pemberian kuota dengan mempertimbangkan daya tampung gudang, kinerja perusahaan, dan IKHS.

“Sama sekali tidak bisa dipengaruhi, karena penentuan jumlah kuota dan pembagiannya sangat jelas dan transparan. Sebab, pembagian jatah kuota itu dibahas lintas kementerian,” kata Suswono pada Rabu (30/1) lalu. Kementerian yang dimaksud adalah Pertanian, Perdagangan, Perindustrian dan Kementerian Perekonomian.

Pemerintah telah menetapkan kuota impor daging sapi pada 2013 mencapai 80 ribu ton. Kebutuhan daging sapi pada 2013 diperkirakan mencapai 500 ribu ton, atau naik 16 ribu ton dari kebutuhan tahun 2012 yang mencapai 484 ribu ton.

Dari data yang diperoleh Rakyat Merdeka, Indo Guna Group pada semester I 2011 mendapat kuota 2.950 ton daging sapi atau 14,65 persen dari total kuota impor 20.138 ton yang dibagikan ke 55 perusahaan.

Rinciannya, Indoguna Utama dapat 2.300 ton daging sapi dan 450 ton offal, Cahaya Karya Indah 300 ton daging sapi, dan Surya Cemerlang Abadi 350 ton daging sapi. Kuota yang diperoleh Indoguna Utama paling besar dibandingkan pengimpor lain. Grup ini pada Oktober 2011 memperoleh kuota tambahan 10.600 ton. Tahun 2012 dan 2013, Indoguna masih memegang jatah kuota terbanyak.

Seperti Makan Bubur Dari Pinggir
Hifdzil Alim, Peneliti Pukat UGM

Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gajah Mada (Pukat UGM) Hifdzil Alim berharap, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera memeriksa Menteri Pertanian Suswono.

Jadi, menurutnya, KPK tidak hanya mengorek keterangan anak buah Menteri Pertanian seperti Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Syukur Iwantoro dan Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pasca Panen Ahmad Junaedi.

Menurut dia, yang mengurusi masalah swasembada daging adalah tingkat kementerian, bukan direktorat jenderal. Sehingga, tanggung jawab terbesar secara struktural ada pada posisi menteri.

“Logikanya, kalau dirjen mengetahui, maka menterinya juga mengetahui. Soalnya, keputusan ada di tangan menteri,” tandas Hifdzil, kemarin.

 Katanya, Menteri Pertanian mengetahui proses pemberian kuota impor daging sapi. Soalnya, Kementerian Pertanian yang paling memahami berapa kebutuhan daging sapi nasional, berapa kuota impor, dan siapa saja yang berhak dan diberikan jatah untuk impor daging sapi. Sehingga, KPK mutlak harus mendalami proses pemberian jatah yang diberikan Kementerian Pertanian kepada PT Indoguna Utama.

Mengenai belum diperiksanya Menteri Suswono, Hifdzil menduga KPK sedang mengumpullkan informasi-informasi sebagai strategi penyidikan. “Seperti makan bubur, dari pinggir. Pemeriksaan juga begitu, dari bawah lalu ke atas,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Hifdzil, KPK diharapkan menelusuri apakah ada lagi petinggi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang diduga terlibat kasus ini. “Karena yang menjadi tersangka adalah Presiden PKS. Sedangkan Menteri Pertanian adalah kader PKS,” tandasnya.

Biarkan KPK Bekerja Tanpa Tekanan
Syarifuddin Suding, Anggota Komisi III DPR

Anggota Komisi III DPR Syarifuddin Suding berharap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersikap profesional menuntaskan semua kasus yang ditanganinya, termasuk perkara dugaan suap kuota impor daging sapi.

Suding mengingatkan, KPK jangan sampai bekerja berdasarkan desakan pihak manapun. “Jika belum ada alat bukti yang cukup, jangan buru-buru menetapkan tersangka baru,” kata politisi Partai Hanura ini, kemarin.

Mengenai belum diperiksanya Menteri Pertanian Suswono, dia meminta agar masyarakat menyerahkan penanganan kasus ini sepenuhnya kepada KPK. Jika keterangan Mentan memang diperlukan, maka KPK akan memanggil dan memeriksa menteri asal PKS itu. Jika merasa tidak perlu, maka KPK tidak akan memanggil Suswono.

Suding berharap publik membiarkan KPK bekerja berdasarkan alat bukti yang berhasil dikumpulkan. “Saya kira KPK akan melakukan tindakan yang berasal dari keterangan yang sudah ada. KPK akan mengembangkan kepada pihak-pihak yang diduga terkait,” ujarnya.

Suding juga meminta semua pihak menahan diri untuk tidak berspekulasi dan mengaitkan pihak tertentu ke dalam kasus ini. Kata dia, jangan menganalisa kemungkinan siapa lagi yang terlibat dalam kasus ini tanpa didasari fakta hukum.

“Ini masalah hukum, tidak bisa kita menuduh-nuduh si A, si B terkait tanpa ada fakta hukum. Tidak bisa pula kita memastikan si A, si B tidak terkait,” ujarnya.

Lantaran itu, Suding meminta KPK bersikap independen. Jangan sampai dipengaruhi pihak manapun. Apalagi, kasus dugaan suap ini juga berdimensi politik, karena sebelumnya tersangka Luthfi Hasan Ishaaq menjabat sebagai Presiden PKS. [Harian Rakyat Merdeka]