Yusril Ihza Mahendra: Saya Siap Terima Ajakan Bergabung Ke Golkar

BERITA TERKAIT:

Kusfiardi: Saya Optimis Indonesia Bisa Segera Melakukan Reformasi Pajak yang Lebih Baik

UKT Perguruan Tinggi Harus Minim, Prabowo: Kita Akan Hitung

Prabowo Pastikan Tidak Anti Kritik, asal Objektif

Intinya  dalam politik itu kan ke­dewasaan sikap. Saya tak be­rani bi­lang sudah selesai, cuma men­di­ngin saja. Saya bersyukur masih da­pat tanggapan baik dari pihak mereka.

Anda menyebutkan kantor DPP Partai Golkar di Slipi, Ja­kar­ta Barat itu milik negara, apa buktinya?

Saya hanya membuka arsip la­ma. Setahu saya gedung itu masih milik Setneg. Saya tanya KPU, apa mereka diverifikasi faktual dan mendalami aset-aset parpol.

Apa mereka ngecek kantor itu sah milik mereka atau masih me­numpang. Saya hanya tanya, lho kok lempeng-lempeng saja, ka­yak nggak ada masalah. KPU ju­ga nggak jawab pertanyaan itu.

Anda menuding tidak beres verifikasi KPU dalam melolos­kan parpol peserta Pemilu 2014?

Dari sinyalemen itu kan jelas, proses verifikasi tidak dilakukan sungguh-sungguh. Seharusnya tiap parpol diperlakukan adil, ti­dak dibedakan, syarat yang di­minta juga sama. Tapi kok partai parlemen seakan diuntungkan lo­los. Jujur, saya tak kepingin utak-atik Golkar. Tidak ada maksud menyerang seperti itu.

Saya nggak pernah ada maksud tu­ding siapapun atau serang par­tai siapapun. Saya hanya me­min­ta penjelasan KPU sejauh mana mereka melakukan verifikasi.

Masalah ini persoalan kecil, saya temukan ada indikasi lain, ta­pi ini jelas ada pilih kasih KPU, terhadap parpol tidak lolos, ter­masuk partai saya (PBB).   

Pimpinan Golkar bilang, kantor itu sudah milik mereka,  Anda dianggap memfitnah, ini bagaimana?

Saya orangnya suka keterus­te­rangan, meski pahit disebut. Da­lam konteks ini saya hanya te­rang-terangan sama KPU dan minta kejelasan tanah dan ba­ngu­nan di Slipi kan masih milik ne­ga­ra dan terdaftar sebagai aset milik Setneg. Golkar itu kan pa­kainya sudah lama, mau sampai kapan. Apa mereka masih mela­kukan sewa menyewa.

Seharusnya mereka juga tun­jukan bukti sewa menyewa atau meminjam gedung itu. Kita kan bisa klaim gedung itu milik siapa saja, tapi mesti ada bukti.

Ucapan Anda itu dinilai mem­perlemah Golkar di mata pu­blik, tanggapan Anda?

Saya hanya kasih contoh keti­dakbecusan KPU Pusat men­jalankan amanah konstitusi bahwa ada hal seperti itu.

Kalau mereka merasa tidak num­pang di gedung itu,  buat apa ma­rah. Kasih contoh saja masak tidak boleh. Saya hanya minta penjelasan KPU.

Anda juga dinilai pim­­pinan Golkar hanya pa­naskan iklim politik saja, apa begitu ?

Daripada ngurusin penilaian se­perti itu, saya lebih baik me­ng­a­­wasi  Banwaslu dalam perjuang­kan nasib partai tak lolos. Kepu­tusan 10 parpol lolos itu belum final. Ada 23 partai yang diru­gikan.

O ya, bagaimana dengan kan­tor PDI Perjuangan dan PPP di Jalan Dipenogoro?

Kalau itu beda. Setahu saya kantor PDIP dan PPP dibeli ne­gara dengan APBN. Kalau ge­dung Golkar itu dari awalnya murni punya Setneg, sekarang di­pakai Golkar.  Makanya saya tanya sama KPU, apa gedung itu sudah dise­rahkan apa belum.  [Harian Rakyat Merdeka]