Jenderal (Purn) Wiranto: Kita Kehilangan Kemuliaan Sebagai Bangsa Yang Agamis

“Pejabat negara itu harus bisa memenuhi hak-hak rakyat,” kata Ketua Umum Partai Hanura Wiranto kepada Rakyat Merdeka, Sabtu (21/12).

Menurut bekas Menhankam/Panglima TNI itu, tata kelola yang baik dan benar itu harus sesuai dengan UUD 1945.

Berikut kutipan selengkapnya;

Intinya apa?

Di dalam pembukaan UUD 1945 dijelaskan secara rinci mengenai hal itu, yakni peme­rin­tah harus melindungi segenap bang­sa Indonesia dan tumpah da­rahnya, memajukan kesejahte­raan rakyat, serta mencerdaskan kehidupan bangsanya.

Itu artinya kehadiran peme­rint­ah mewakili rakyat untuk menge­lola negeri ini dalam me­menuhi hak-hak rakyat.

Memang yang sekarang bagaimana?

Sekarang banyak pemimpin dan pejabat yang seharusnya se­bagai wakil rakyat, malah berlaku seperti zaman dulu. Kelakuannya sebagai pangreh praja,  yakni sebagai pembesar minta dihor­mati dan fasilitas seperti raja.

Di daerah-daerah masih banyak seperti itu. Ini tidak boleh dalam tata kelola pemerintahan kita. Hal ini tentunya dipengaruhi faktor sejarah kita juga.

O ya, kenapa perayaan Ultah Partai Hanura ke  VI dilak­sa­nakan di Taman Makam Pah­lawan?

Saya memang menginstrusikan untuk melakukan acara sederhana di Makam Pahlawan di seluruh pelosok Nusantara, di mana Par­tai Hanura berada.

Apa tujuannya?

Tujuan utama adalah meng­ingat­kan kembali kepada seluruh bangsa Indonesia, khususnya seluruh kader Partai Hanura, bah­wa kemerdekaan yang kita nik­mati ini bukan sesuatu yang ja­tuh dari langit. Tapi atas pengor­banan para pahlawan bangsa. Mereka telah membe­rikan sege­nap jiwa dan raganya sebagai tum­bal kemerdekaan.

Tugas kita hanya tinggal m­e­lan­jutkan perjuangan tersebut, yang tidak seberat tatkala mereka melawan penjajahan.

Apa tugas itu sudah dilak­sana­kan secara maksimal?

Tugas itu belum dapat kita lak­sanakan dengan sebaik-baiknya. Bangsa yang besar ini masih sering dilecehkan, dihina, diper­mainkan oleh bangsa lain. Di an­tara kita juga masih saling me­nin­das, memaki, menghina bahkan bertengkar satu sama lain. Ke­kua­tan utama sebagai bangsa, yakni kebersamaan, tapi kini me­mudar tanpa kita sadari.

Itu semua terjadi karena kita telah kehilangan kompas kebe­naran.

Kita kehilangan kemuliaan seba­gai bangsa yang agamis. Kita tidak lagi menggunakan pertim­bangan hati nurani, yang secara kodrati merupakan sumber ke­kuatan akhlak dan moral. Yang muncul adalah nafsu ke­sera­kahan, untuk mengejar keun­tungan dan kenikmatan, dengan jalan yang melanggar hukum dan adat kebiasaan kita.

Bagaimana peran pe­mim­pin?

Para pemimpin yang seharus­nya menjadi contoh dan tauladan bagi kebaikan, justru banyak yang mendemonstrasikan kebu­ru­kan, pengingkaran dan keja­hatan tanpa malu-malu lagi.

Sudah saatnya itu semua ha­rus dihentikan, harus ada pe­ru­bahan menuju kembalinya akhlak dan moral kita sebagai bangsa, yang dipelopori oleh pa­ra pemimpin.

Bagaimana dengan kader Partai Hanura?

Semua kader partai Hanura te­lah bertekad menjadi calon pe­mimpin bangsa ke depan dengan menghayati dan menyerap hake­kat perjuangan pahlawan.

Selanjutnya bersumpah secara bersungguh-sungguh, dengan pernyataan :

Kami segenap kader Hanura tidak  akan khianat, hidup dan ma­ti untuk rakyat.

Berbekal sumpah itu, saya yakin para kader Hanura akan di­tuntun yang Maha Kuasa menuju jalan yang benar, menjadi contoh pemimpin masa depan yang di­se­gani, dan akan membawa bang­sa ini berjaya kembali.  [Harian Rakyat Merdeka]