Jenderal TNI (Purn) Luhut Panjaitan: Nggak Usah Diperdebatkan Lagi Dikotomi Sipil-Militer Jadi Capres

BERITA TERKAIT:

Kusfiardi: Saya Optimis Indonesia Bisa Segera Melakukan Reformasi Pajak yang Lebih Baik

UKT Perguruan Tinggi Harus Minim, Prabowo: Kita Akan Hitung

Prabowo Pastikan Tidak Anti Kritik, asal Objektif

Ya. Semua punya hak untuk maju. Tapi sistem politik kita kan sudah mengacu aturan persentase pendukungan. Masing-masing calon harus berkaca.

Apa calon dari Jenderal TNI purnawirawan masih laku?

Ya laku saja. Tapi kan sekarang per­debatannya bukan soal sipil-militer. Masalah utama yang harus kita pikirkan adalah mereka yang mau maju apakah memiliki kompetensi yang bagus.

Apa calon berlatarbelakang TNI sudah pasti tegas?

Ah, nggak juga. Ada juga ten­tara yang tidak tegas. Bahkan to­koh sipil banyak yang tegas. 

Sa­ya kira nggak usah diper­debatkan lagi  dikotomi sipil-militer men­jadi capres. Yang pen­ting putra-pu­tri terbaik bang­sa tentu layak menjadi capres. Yang perlu dike­de­pankan kriteria capres yang baik.

Bagaimana caranya?

Tentu melihat track record  para capres itu. Saya berharap suk­ses story Pak SBY menjadi pre­siden jangan ‘dijudikan’  ke­pada orang yang tidak kompeten.

Maksudnya?

Jangan dijudikan apa yang su­dah dicapai SBY oleh calon yang memiliki masalah. Apalagi men­judikannya kepada calon pemim­pin yang tidak jelas track re­cordnya.

Apa yang Anda maksud itu calon yang tersangkut masalah HAM?

Bukan itu maksud saya. Kalau soal itu, saya nggak mau komen­tar. Biar rakyat yang menilai saja. Pokonya track record yang tidak bagus pasti masyarakat bisa menilai.

Bagaimana peluang ca­pres dari TNI?

Saya kira setiap calon yang ma­ju dalam Pilpres 2014 memi­liki peluang menang.

Sebab, kalau sudah menjadi ca­pres sudah ada dukungan riil dari rakyat melalui parpol yang mencalonkan orang tersebut.

Tentunya tergantung persy­ara­tan. Berapa persen perolehan par­pol dalam Pileg untuk bisa meng­aju­­kan pasangan capres. Itu  yang saya sebut dengan ke­re­ta untuk maju.

Pemimpin yang bagus itu seperti apa sih?

Keadaan politik saat ini tidak menentu, maka tidak bisa kita biarkan pemimpin yang tidak je­las dan tidak sesuai perkataan dengan perbuatan. Presiden ke depan tidak perlu ragu.

Kalau di TNI ada paham, pe­mimpin itu harus punya ketela­da­nan dan solidaritas internal, harus paham hukum, keadilan dan tegas.

Bukan itu saja, pengalaman mengenai pembangunan ekono­mi pemimpin juga harus punya, ter­­masuk pemahaman kebang­saan dan Pancasila.  [Harian Rakyat Merdeka]