Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekas narapidana kasus korupsi terus didata. Jumlahnya masih bisa bertambah.
“Sekarang ini jumlahnya 153 PNS. Ini bisa bertambah,†ujar GaÂmawan Fauzi kepada Rakyat MerÂdeka, kemarin.
Menurut bekas Gubernur SuÂmaÂtera Barat itu, biroÂkrasi seÂbenarnya memiliki aturan yang saÂngat tegas. Bahkan ada pemecatan.
“Kalau masih saja diberi jabaÂtan kepada orang yang sudah perÂnah kena pidana, itu harus dicoÂpot,†paparnya.
Berikut kutipan selengkapnya:
Kami telusuri dulu. Tanggal 8 NoÂvember saja saya juga sudah meÂnerima surat dari kepolisian bahwa ada satu kepala daerah lagi dipanggil untuk diperiksa tentang transaksi mencurigakan.
Siapa itu?
Tidak usah saya bocorkan biar nanti diproses hukum.
Di daerah mana saja PNS itu?
Tidak usah dibeberkan daerah mana saja, nanti mereka malu.
Siapa yang backup mereka agar tetap bisa menjadi peÂjaÂbat?
Kita tidak tahu apakah sebab-seÂbabnya dan harus didalami satu per satu. Bisa saja setelah di daÂlami ketahuan semua.
Pokoknya yang jelas MenÂdaÂgri memiliki kesungguhan untuk meÂnegakkan hukum. Kami juga berÂÂsungguh-sungguh dalam pemÂberantasan korupsi. Maka daÂri itu kita sangat serius meÂnaÂngani hal ini.
Ah, jangan-jangan penciÂtraan saja?
Siapa bilang. Tidak begitu. SeÂjak awal jadi menteri saya berÂsungÂguh-sungguh agar pemerinÂtaÂhan kita semakin baik.
Mengenai surat edaran bagaimana?
Memang saya sudah buat edaÂran kalau sudah terpiÂdana, jaÂngan diberi jabatan.
Surat edaran itu nomor 4329 tanggal 29 Oktober 2012.
Memangnya ada aturannya?
Edaran itu saya berikan deÂngan merujuk aturan PerunÂdang-Undangan yang ada.
Apa saja Undang-undang dan aturannya?
Ada Undang-Undang pokok peÂÂgaÂwai Nomor 43, ada PeraÂtuÂran Pemerintah (PP) 100, PP 32, dan PP53. Bahkan saya sebutÂkan pasal dan ayat-ayatnya.
Tidak juga. Saat ini banyak juÂga yang sudah menindaklajuti edaran saya itu. Kemarin saja ada Provinsi Maluku Utara yang menÂcopot dua PNS.
Dalam pemecatan tentu mekaÂnisÂmenya dan itu ditentukan oleh maÂÂjelis pertimbangan pegawai. SeÂlain itu penggantinya juga kan haÂrus diÂsiapkan juga. Kan nggak mungÂkin poÂsisi PNS itu dibiarkan kosong.
Mekanismenya kok rumit seperti itu?
Memberhentikan buruh saja ada mekanismenya, apalagi PNS. Kita juga harus memikirkan baÂgaiÂmana pensiunnya dan pemÂbuatan SK badan hukumnya. [Harian Rakyat Merdeka]
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Copyright © 2026 Republik Merdeka Kantor Berita Politik & Ekonomi RMOLID All Right Reserved.
.jpeg)
BERITA TERKAIT: