Tolak Kenaikan Gaji Penyidik Polri

Hal itu diungkapkan Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane seperti rilis yang diterima Rakyat Merdeka Online, Minggu (24/10).

"IPW mencatat selama 12 tahun terakhir, yakni sejak berpisah dari TNI, Polri telah mendapatkan kenaikan anggaran 1.000 persen. Tahun 1999/2000 anggaran Polri hanya Rp 3,2 triliun. Tahun 2012 melonjak menjadi Rp 39,78 triliun dan 2013 Polri minta tambahan anggaran jadi Rp 41 triliun," kata Neta.

Ironisnya, ujar Neta lagi, kenaikan anggaran Polri yang begitu besar tidak berbanding lurus dengan kenaikan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat. Keluhan terhadap anggota Polri yang suka melakukan pungli, masih terus bermunculan. Begitu juga dugaan korupsi yang kian merebak, salah satunya adalah kasus dugaan korupsi simulator SIM, seperti yang diributkan sekarang.

Untuk itu, sebelum kenaikan anggaran dan gaji penyidik Polri direalisasikan, maka harus dilakukan pengusutan terhadap kekayaan lima kelompok anggota Polri. Yakni polisi yang memegang jabatan strategis, memiliki wewenang dalam proyek pengadaan, memegang wilayah, memegang jasa pelayanan publik, dan memegang penanganan kasus.

"Polisi yang di wilayah tugasnya, ada pertambangan, perkebunan dan kawasan hutan perlu juga diusut," cetus Neta.

Menurutnya, tanpa pengawasan ekstra ketat kenaikan anggaran gaji Polri hanya "menggarami laut" yang tidak akan membawa perubahan signifikan pada peningkatan sikap, perilaku maupun kinerja Polri.

"Contohnya sejak reformasi, sejak 12 tahun lalu dimana anggaran Polri sudah naik 1.000 persen, tapi sikap, perilaku dan kinerja Polri masih saja dikeluhkan masyarakat," ungkap dia.

Sebabaimana diberitakan, selain sepakat pembangunan gedung baru KPK, Komisi III juga akan menaikkan anggaran Polri dan Kejagung. Nantinya, gaji penyidik Polri dan Jaksa akan sama dengan penyidik KPK. [rsn/arp]