"Penghentian produksi massal akan memicu kelangkaan tempe dan tahu di pasaran sebagai makanan kegemaran masyarakat umum," kata Ketua DPP PKB, Marwan Jafar, dalam rilis yang diterima, Rabu (25/7).
Kenaikan harga kedelai sebagai bahan baku tempe diakibatkan situasi di negara importir yang dilanda kekeringan. Namun, persoalan tersebut memang di luar kewenangan pemerintah Indonesia. Dia menyebutkan, ada hikmah yang menjadi catatan penting untuk pemerintah Indonesia, bahwa target swasembada kedelai pada 2014 mendatang akan jauh dari impian. Buktinya, kedelai dalam negeri hanya mampu memasok 800 ribu ton per tahun, sementara tingkat kebutuhan konsumsi kedelai nasional mencapai 3 juta ton per tahun.
"Masih tingginya impor kedelai yang mencapai 60 persen mewajibkan ada perhatian khusus di sektor pertanian kedelai agar ke depan kita tidak bergantung lagi dengan impor, atau setidaknya mengurangi angka impor," jelas Ketua Fraksi PKB itu.
Cara yang bisa ditempuh adalah pengembangan petani kedelai lokal yang kualitasnya setara dengan kedelai impor. Hal ini tentu tidak terlalu menjadi persoalan mengingat Indonesia sebagai negara agraris memiliki lahan setara dengan lahan importir kedelai. Pengembangan ini dibarengi teknologi pertanian yang canggih, modern, efisien, dan ramah lingkungan.
Marwan menambahkan, pemerintah juga perlu mempertimbangkan secara matang usulan penghapusan bea masuk impor dari 5 persen menjadi 0 persen. Jika penghapusan itu benar-benar demi kepentingan rakyat dan keberlangsungan stabilitas nasional, maka tidak ada salahnya dihapus menjadi 0 persen.
"Meroketnya harga kedelai dan kelangkaan tempe bisa memicu pihak-pihak tertentu untuk mencari keuntungan sesaat. Pemerintah harus berani menindak para spekulan nakal dan pengusaha yang memonopoli pasar kedelai," serunya.
Marwan mengingatkan bahwa saat ini pemerintah juga perlu memantau dan mengendalikan kenaikan harga-harga sembako yang kian membumbung hingga menjelang Lebaran.
[ald]
.jpeg)
BERITA TERKAIT: