RMOL. Sejumlah kalangan merasa heran Anggito Abimanyu diangkat sebagai Dirjen Penyelenggara Haji dan Umroh. Sebab, keahliannya di bidang ekonomi.
Tapi bagi Menteri Agama SurÂyadharma Ali justru dengan keÂahlian itulah bisa memperbaiki kualitas pelayanan haji dan umroh. Sebab, di situ juga ada pengelolaan keuangan haji.
“Penyelenggaraan ibadah haÂji bukan saja membeÂrangÂkatÂkan jaÂmaah haji ke tanah suci hingÂga kembali ke IndoneÂsia. Tapi diperÂlukan juga peÂningÂkaÂtan kualitas pengelolaan keuÂangan haji,†kata SurÂyaÂdharma Ali keÂÂpada Rakyat MerÂdeka, keÂmarin.
Berikut kutipan selengkapnya:
Ya. Pengetahuan dan pengalaÂman Anggito dalam mengelola keuangan sudah tidak diragukan lagi. Gara-gara keahliannya ituÂlah diharapkan mampu meningÂkatkan kualitas pelayanan penyeÂlenggaraan ibadah haji sekaligus meningkatkan kualitas pengeloÂlaan keuangan haji.
Bukankah biasanya pengÂangÂkatan Dirjen itu sesuai jenÂjang karier?
Betul. Pak Anggito ini kan PNS. Pengangkatan Dirjen itu tiÂdak harus dari Kementerian AgaÂma juga. Dirjen itu kan jabatan PNS, bukan jabatan politik.
Sebenarnya, jabatan politik juga nggak apa-apa asalkan dia seÂbagai PNS. Kalau nggak PNS, nggak akan bisa meÂnemÂpati jabaÂtan Dirjen. Karena Pak Anggito ini PNS, maka nggak masalah.
Apakah Anggito melalui fit and proper test?
Ya dong. Pasti melalui tes juÂga. Pengangkatannya tetap berÂdasarÂkan prosedur yakni meÂlalui tim penilai akhir (TPA) yang diketaÂhui oleh Wakil PreÂsiden BoeÂdiono.
Bukan SK menteri. Menteri yang mengusulkan ke TPA.
Memangnya dana haji yang mengendap sekarang berapa totalnya?
Sampai saat ini sekitar Rp 43 triliun. Dari total itu, sebesar Rp 35 triliun sudah dimasukkan ke surat berharga syariah nasional (SBSN) yang langsung dikelola oleh Kementerian Keuangan.
Sejak kapan dana itu dimaÂsukkan ke SBSN?
Tahun 2009 ketika saya menÂjadi Menteri Agama, dana yang masuk di SBSN itu hanya Rp 2,7 triliun. Tapi sekarang sudah Rp 35 triliun. Kami tarik secara peÂlan-pelan supaya tidak mengaÂlami kesulitan.
Apa alasan dimasukkan ke SBSN?
Untuk menjaga-jaga jika ada hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya, Bank kolaps, maka berÂdasarkan Undang-Undang LemÂbaga Penjamin Simpanan (LPS) gantinya hanya Rp 2 miÂliar. Maka akan berisiko tinggi.
Apakah pengelolaan keuÂangan itu yang menjadi tangÂgung jawab Anggito?
Semua itu Pak Anggito yang bertanggung jawab untuk mengeÂlola penyelenggaraan haji dan umroh serta pengelolaan keuÂanganÂnya.
Apakah diangkatnya AngÂgito ini untuk menghindari tuÂduhan banyaknya korupsi di Kemenag?
Seperti yang saya katakan tadi bahwa Pak Anggito ini memÂpuÂnyai pengetahuan dan pengaÂlaman dalam mengelola keuÂangan. Jika ada yang menilai banyak korupsi di Kementerian AgaÂma, mereka bisa membukÂtiÂkannya nggak.
Rasanya banyak betul tuduhan-tuduhan negatif terhadap KeÂmenÂterian Agama. Saya heran kenapa begitu. Padahal kami ini menÂdapatkan opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraph penjelasan (WTP DPP) dari BPK.
Apakah perolehan WTP DPP itu sulit?
Tidak gampang. Karena KeÂmenterian Agama itu mempunyai 4.466 satuan kerja di seluruh Indonesia dan merupakan satker tebesar disbanding dengan keÂmenterian atau lembaga lainnya.
Karena kami ini masih senÂtraÂlisasi dan mempunyai lembaÂga-lemÂbaga di daerah sepeti penÂdiÂdiÂkan ada Madrasah IbtidaiÂyah, kanÂtor wilayah. Kami ini salah satu kementerian yang memÂpunyai kanwil dan punya kepala kantor di kabupaten dan kota serÂta kantor KUA di setiap kecaÂmatan.
Perolehan WTP DPP itu suÂdah cukup?
Tidak. Kami terus melakukan perbaikan-perbaikan dengan kerÂja keras. Tetapi Alhamdulillah, kaÂmi terus meningkat tata cara pengÂgunaan dan tata acara pengelolaannya.
Bagaimana dengan dugaan adanya korupsi pengadaan Alquran?
Kami juga belum mengerti soal adaÂÂnya tuduhan korupsi terÂhadap pengadaan Alquran itu. MaÂkanya kami membentuk tim inÂvestigasi yang diketuai Irjen KeÂmenterian AgaÂma untuk meÂlihat apakah beÂnar ada penyimÂpangan-peÂnyimÂpangan.
Menurut Anda bagaimana?
Dalam catatan kami, laporan keungan dari tahun 2009 hingga 2011 tidak ada catatan khusus dari BPK.
Misalnya kurang baÂyar, laÂporannya tidak benar, ada jumlah yang tidak tepat atau tata cara yang tidak tepat. Makanya kami terkaget-kaget.
Bagaimana jika benar pengaÂdaan Alquran itu dikoÂrupsi?
Pada prinsipnya, kalau meÂmang ada staf yang berani koÂrupsi pengadaan Alquran itu, saya tidak segan-segan untuk memeÂcatnya. [Harian Rakyat Merdeka]
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Copyright © 2025 Republik Merdeka Kantor Berita Politik & Ekonomi RMOLID All Right Reserved.
BERITA TERKAIT: