Sementara, di sisi lain dengan mudah terus melakukan aksi tangkap tangan suap pajak seperti kasus pegawai pajak, Tommy Hindratno, yang punya tingkat kesulitan lebih tinggi, daripada menuntaskan kasus yang sudah terang benderang seperti kasus Hambalang.
Demikian disampaikan jurubicara Serikat Pengacara Rakyat (SPR), Habiburokhman, dalam keterangan pers tertulisnya, Rabu (13/6). Menurut dia, kasus ini sudah mengarah ke politis karena dikaitkan dengan kelompok usaha Bhakti Investama yang dimiliki Ketua Dewan Pakar Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Hary Tanoesudibjo. Ditambah lagi pernyataan Ketua Partai Nasdem yang akan memberikan bantuan Rp 5-10 miliar terhadap calon legislatif dari partainya.
"Kami melihat ada pihak-pihak yang ingin menjadikan kasus Tommy Hindratno ini sebagai 'amunisi' untuk mendiskreditkan Partai Nasdem. Nampaknya mereka gelisah dengan perkembangan Partai Nasdem yang begitu cepat akhir-akhir ini," ungkapnya.
Lanjut dia, indikasi politisasi dalam kasus Tommy Hindratno tersebut begitu terasa jika kita melihat banyaknya pihak yang mempertanyakan darimana dana Partai Nasdem. Secara umum akan selalu ada pihak-pihak yang memanfaatkan aktivitas KPK dalam memberantas korupsi demi kepentingan politik.
"Kami menyerukan kepada KPK agar tetap profesional menjalankan tugas mereka dan tidak terjebak permainan politik. Jangan sampai niat tulus dan kerja-keras KPK justru dibajak oleh kepentingan politik sesaat," tuturnya.
"Perlu kami ingatkan bahwa KPK periode sebelumnya pernah anjlok reputasinya gara-gara tuduhan telah terkooptasi kekuatan politik tertentu ketika bergerak sangat lambat dalam menangani kasus Nazarudin," tandasnya.
[ald]
.jpeg)
BERITA TERKAIT: