Wawancara

WAWANCARA

Suryadharma Ali: Saya Ke Saudi Bukan Wisata Tapi Mengurus Persiapan Haji

Senin, 07 Mei 2012, 08:47 WIB

Suryadharma Ali

RMOL. Sentilan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar dianggap angin lalu. Pejabat tetap saja melakukan perjalanan dinas.

Misalnya saja Menteri AgaÂma Suryadharma Ali yang melakuÂkan perjalanan dinas ke Arab Saudi.

â€œSaya ke Arab Saudi bukan wisata, tapi mengurusi persiapan haji. Ini bukan pemborosan,â€™â€™ kata Suryadharma Ali kepada Rakyat Merdeka, Jumat (4/5).

Seperti diketahui, perjalanan dinas pejabat selama ini cukup menyedot keuangan negara. JumÂlahnya mencapai Rp 18 triÂliun. Ini yang disorot Azwar Abubakar agar dikurangi.

â€œKita terlalu banyak uang untuk perjalanan dinas, semestiÂnya bisa dipotong,â€™â€™ kata Azwar.

Sentilan ini tentu ditujukan keÂpada semua pejabat di negeri ini, khususnya kementerian/lemÂbaga yang memiliki anggaÂran peÂgawai yang besar. MisalÂnya, KemenÂterian Pertahanan Rp 34,2 triliun, Kepolisian Negara RepuÂblik IndoÂnesia Rp 28,3 triliun, KeÂmenterian AgaÂma Rp 17,5 triliun, Kementerian PenÂdidikan dan Kebudayaan Rp 9,1 triliun, KeÂmenterian KeÂuangan Rp 8,4 triliun, KemenÂteÂrian KeÂsehatan Rp 4,1 triliun, KemenÂterian HuÂkum dan HAM Rp 3,2 triliun, Mahkamah Agung Rp 3,0 triliun, KemenÂterian Luar Negeri Rp 2,0 triÂliun, dan KeÂjaksaan Republik Indonesia Rp 1,7 triliun.

Pos anggaran belanja pegawai juga terus ditekan untuk mengÂantisipasi pembengkakan akibat subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). Namun ternyata belanja pegawai tetap saja besar.

Suryadharma Ali selanjutnya mengatakan, pihaknya belum mengerti kenapa sampai dibiÂlang kementeriannya tergolong boros.

â€œHeran saja, kenapa Kemenag ini dikatakan boros. Padahal, jumlah pegawainya banyak seÂkali,â€ ujarnya.

Berikut kutipan selengkapnya:

Bisa disebutkan berapa perÂÂsisnya jumlah pegawai KeÂmeÂnag?

Saya tidak hafal. Yang meÂngeÂtahui itu adalah Sekjen KeÂmenag.

Perlu diketahui, selain jumlah pegawai sangat banyak, jumlah Satuan Kerja (Satker) juga baÂnyak, yakni lebih 4.500.

Pegawai mana saja itu?

Misalnya guru mulai tingkat proÂvinsi, kabupaten/kota, kecaÂmatan hingga kelurahan. SemuaÂnya ditanggung pusat.

Hanya itu saja?

Tidak. Selain guru masih baÂnyak. Misalnya saja petugas penÂcatat nikah. Itu juga gajinya dari pusat. Memang besar sekali beÂlanja pegawai yang dibutuhkan Kemenag.

Selain itu, dosen-dosen di SeÂkolah Tinggi Agama Islam NeÂgeri atau Universitas Islam Negeri bahkan guru-guru madraÂsah di tingkat kelurahan pun ditanggung pusat.

Kenapa gaji pegawai di daeÂrah ditanggung pusat?

Karena Kemenag ini tidak dioÂtonomikan, sehingga semuanya diÂtanggung pusat. Kalau kemenÂterian lain kan tidak di pusat, sehingga tidak ada belanja pegaÂwai di daerah.

Bukankah bisa dihemat lagi, sehingga tidak boros?

Saya belum tahu kalau KemenÂterian Agama ini termasuk salah satu kementerian yang boros. Saya rasa, pengertian boros ini baÂgaimana, harus jelas dulu.

Menurut Anda, boros itu apa?

Pemborosan itu misalnya perÂÂjalanan dinas yang tidak perlu yang hanya mengÂhamÂbur-hamÂburkan anggaran. ItuÂlah pemboÂrosan.

Kemenag tidak melakukan penghematan?

Penghematan pasti kami laÂkuÂkan. Kami berusaha seheÂmat mungÂkin. Misalnya saja, perjaÂlanan dinas sudah kami tekan. Tetapi di samping itu, KemeÂnag juga harus mengeluarkan anggaÂÂran untuk sertifikasi para guru. Tapi beÂlanja pegawai ini paling besar.

Apa Kemenag tidak meÂlaÂkuÂkan moratorium pendaftaran pegawai?

Untuk menekan atau melakuÂkan moratorium nggak bisa. SeÂbab, kebutuhan calon PNS di Kementerian Agama itu sudah banyak ngantri.

Bahkan, ada 12 tahun masih CPNS. Guru ini memang masih dibutuhkan. Untuk moratorium ini PNS dari Kementerian Agama belum terpikirkan caranya bagaiÂmana. [Harian Rakyat Merdeka]