Golkar Saat Ini Tak Mau Ulangi 'Kesalahan' Akbar Tanjung dan Jusuf Kalla

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/zulhidayat-siregar-1'>ZULHIDAYAT SIREGAR</a>
LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR
  • Kamis, 19 April 2012, 09:52 WIB
Golkar Saat Ini Tak Mau Ulangi 'Kesalahan' Akbar Tanjung dan Jusuf Kalla
jusuf kalla/ist
RMOL. Partai Golkar memutuskan mempercepat Rapat Pimpinan Nasional dari bulan Oktober ke bulan Juli tahun 2012 ini. Salah satu agendanya adalan penetapan siapa calon presiden yang akan diusung oleh partai berlambang pohon beringin tersebut.

Ketua Dewan Pelaksana Balitbang DPP Partai Golkar Indra J. Piliang kepada Rakyat Merdeka Online, (Rabu, 18/4), mengungkapkan, ada dua alasan kenapa partainya memajukan jadwal pelaksanaan Rapimnas.

"Pertama Golkar sekarang dalam posisi kuat. Artinya secara konsolidasi organisasi sudah maksimal dan posisi kita di survei juga di atas. Nah, akan sulit sekali kalau proses pengambilan keputusan yang penting seperti pilpres ini dijalankan, seandainya, elektabilitas Partai Golkar lagi di bawah," ungkapnya.

Kedua, hal ini berkaca pada pengalaman penetapan capres pada pilpres 2004 dan 2009. Pada kedua Pilpres itu, Golkar menetapkan calon pada bulan Mei 2004 dan 2009. Hanya sekitar tiga bulan tiga bulan waktu tersedia untuk menggerakkan mesin partai sebelum pemilihan, pada bulan Juli. Pada 2004, di masa kepemimpinan Akbar Tanjung, Golkar mendukung pasangan Wiranto-Salahuddin Wahid. Sedangkan pada Pilpres 2009, Golkar mengusung ketua umumnya saat itu, Jusuf Kalla berpasangan dengan Wiranto.

"Ini kita sekarang diberikan waktu yang sangat luas, yaitu 2 tahun. Sekalipun nanti keputusan finalnya harus diputuskan usai Pileg 2014. Tapi kalau dari sekarang seluruh fungsionaris, anggota Fraksi Golkar, dan seluruh calon-calon anggota DPR, dan DPRD bergerak untuk Pilpres, maka waktu yang kita miliki, lumayanlah," ucap mantan peneliti CSIS ini.

Karena itu, Indra menampik percepatan pelaksanaan Rapimnas ini untuk menjegal calon lain, selain Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie.

"Kalau itu pertanyaannya, dulu Pak JK melakukan yang sama atau tidak. Kalau calonnya satu, yang lain memang tidak bisa. Jadi penjegalan itu terlalu didramatisir. Tapi, sekarang Ketua Umumnya Bang Ical dan secara struktural bergerak. Banyak itemlah yang bisa dipenuhi sehingga kemungkian terbesar yang akan didukung Bang Ical. Sekalipun putusan resmi setelah Pemilu 2014," jawabnya.  [zul]

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA