Julian Aldrin Pasha: BIN Tak Dilibatkan Menyelidiki Siapa Yang Bocorkan Pidato SBY

BERITA TERKAIT:

Kusfiardi: Saya Optimis Indonesia Bisa Segera Melakukan Reformasi Pajak yang Lebih Baik

UKT Perguruan Tinggi Harus Minim, Prabowo: Kita Akan Hitung

Prabowo Pastikan Tidak Anti Kritik, asal Objektif

Beliau tidak berkomentar lebih jauh. Hanya sangat terkejut saja. Kenapa sampai bocor pidato yang tertutup itu.

Barangkali SBY kecewa?

Kami tidak mendengar atau me­­lihat adanya ekspresi keke­ce­waan atau marah saat mendengar bahwa pidato itu bocor ke publik.

Bagaimana hasil penyelidi­kan untuk mengetahui siapa yang membocorkan pidato ter­sebut?

Saya dengar di dalam Partai Demokrat melakukan evaluasi total terkait dengan adanya ke­bocoran itu.

Apa akan melibatkan BIN  untuk mengetahui siapa yang mem­bocorkan itu?

He-he-he tidaklah. Ini kan in­ter­nal partai, kecuali itu mem­bocorkan rahasia negara

Apa SBY pernah menguta­ra­kan bahwa bocor­nya pidato ini me­milki mo­tif politik?

Tidak ya. Sepanjang yang saya ketahui, Presiden tidak mem­beri­kan ko­mentar lebih lanjut. Mung­kin disampaikan melalui menteri atau orang lain. Tapi yang saya ke­tahui tidak. Yang saya tahu beliau me­­mang ter­ke­jut dengan bo­­cornya pi­dato itu.

Dalam pidato SBY ada be­be­rapa perkataannya yang di­anggap menyinggung partai lain, apa tanggapan Anda?

Kami kira tidak pas kalau pi­dato tersebut dianggap menying­gung partai lain. Sebab, kalau dibaca dengan cermat pidato Pak SBY untuk kader-kader Partai  Demokrat itu merupakan pidato untuk memberikan spirit. Sepan­jang yang kami pahami tidak ada kalimat yang mendeskreditkan partai lain.

O ya, apa benar dalam waktu dekat ini  SBY mengumumkan koalisi tanpa PKS?

Kami kira sudah jelas bahwa posisi partai politik koalisi pe­me­rintah sudah seperti yang publik lihat. Di dalam butir-butir Code of Conduct Kesepahaman atau kesepakatan antar partai koalisi, pada butir kelima sudah menje­laskan dengan jelas posisi dari PKS.

Tidak perlu ada penjelasan lagi, Presiden juga tidak akan menya­takan pernyataan secara verbal atau secara langsung. Namun ek­sis­tensi keberadaan dari partai politik koalisi seperti yang ter­lihat sekarang saja.

Itu bisa dijawab kalau mem­baca butir kelima dari Code of Conduct tersebut. Dalam butir 5 kontrak koalisi dijelaskan apabila tidak ditemukan solusi yang dise­pakati bersama, maka parpol peserta koalisi yang bersangkutan dapat mengundurkan diri dari koalisi. Manakala parpol yang bersangkutan tidak mengun­dur­kan diri, pada hakikatnya keber­sa­maannya dalam koalisi partai telah berakhir.

Mengapa Presiden tidak mau menyatakan secara verbal?

Meski Pak Presiden SBY seba­gai Ketua Setgab partai politik koa­lisi. Tapi semua itu kan dipu­tuskan berdasarkan ketentuan Code of Conduct kesepakatan ber­­sama. Itu kan kolektif. Oleh sebab itu ketika yang lain setuju, ter­hadap apa yang menjadi kepu­tu­san bersama itulah yang diambil.

Tidak perlu lagi pernyataan secara verbal atau secara lang­sung. Apalagi ditujukan untuk masyarakat.

Presiden hanya akan mem­beri­kan pernyataan langsung bila­mana itu terkait dengan ke­putu­san reshuffle kabinet, karena itu domain presiden, merupakan hak preogatif Presiden.

Tetapi kalau keberadaan partai politik di koalisi, dipastikan ti­dak ada pernyataan verbal dari Pre­siden.

Apa reshuffle kabinet dilaku­kan dalam waktu dekat ini?

Sampai saat ini belum ada. Mungkin saya tidak punya in­for­masi yang cukup. Tapi kami be­lum dengar ada rencana menge­nai reshuffle kabinet, setidaknya dalam waktu dekat ini. Tetapi hal itu kan bisa terjadi kapanpun se­waktu-waktu, apabila presiden me­mandang perlu maka re­shuffle kabinet itu bisa terjadi kapan pun. Itu kan hak prerogatif Presiden. Tidak perlu ada izin dari sia­papun.

Apa benar besaran ICP di atas 15 persen untuk menaik­kan harga BBM merupakan ide SBY?

Itu muncul  ketika partai politik koalisi mencoba untuk merumus­kan policy response atas kenaikan harga. Seperti yang disebutkan da­lam pasal 7 APBN 2012, tidak ada kenaikan pada 2012, maka perlu dicarikan alasan yang rasio­nal dan tepat untuk men­jelaskan mengapa kenaikan itu perlu dan seperti apa mekanismenya. Maka­­­nya,  Bapak Presiden mena­warkan suatu opsi yang sebagai­mana diadopsi partai koalisi.

Berarti benar dari ide  SBY?

Ya demikian adanya, tetapi itukan tidak dipersoalkan karena pada kenyataanya yang dikede­pan­kan oleh partai koalisi seperti Golkar dan lain-lain adalah agar apa yang diusulkan bisa diterima oleh semua politik di DPR. Wa­lau­pun pada kenyataanya ada yang menolak opsi yang ditawar­kan tersebut.