Menurutnya, permintaan itu ditolak langsung oleh partai pimpinan Wiranto itu. Karena, partainya akan tetap konsisten berada di luar koalisi.
"Kami memang disodorkan draft kontrak koalisi parlemen saat lobi RUU Pemilu kemarin. Kami menolak menandatanganinya," kata Syarifuddin ketika dihubungi wartawan, di Jakarta, Jumat (13/4).
Partai Hanura, lanjutnya, akan tetap berkoalisi dengan rakyat, oleh sebab itu partainya akan menentang segala kebijakan pemerintgah yang tidak pro dengan rakyat.
"Kami mendukung semua kebijakan pemerintah yang pro rakyat, tapi menentang apa segala kebijakan yang tidak pro rakyat," ujarnya.
[mar]
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: