"Ini atas dasar apa, apakah atas asas kepatutan, atau memang harus sebesar itu dananya? Dalam kunjungan
on the spot kita, ruangannya ternyata tidak secanggih duitnya," kata dia usai memintai penjelasan dari pimpinan Banggar DPR, Melchias Markus Mekeng (Fraksi Partai Golkar), Mirwan Amir (Fraksi Partai Demokrat), Olly Dondokambey (F-PDIP), dan Tamsil Linrung (Fraksi PKS).
"Kita rekomendasikan untuk diaudit BPKP," sambung Prakosa.
Prakosa juga berencana, pihaknya akan memanggil semua pihak-pihak lain yang terkait termasuk konsultan perencana renovasi. Hal itu untuk menghimpun data sehingga terlihat masalah sebenarnya dari renovasi tersebut.
"Sekali lagi kalau prosedur pengusulan tidak ada masalah, ada surat resminya. Hanya biayanya di luar kepatutan," imbuhnya.
[dem]
BERITA TERKAIT: