Demikian disampaikan Wakil Sekjen DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Fahri Hamzah, di gedung DPR/MPR Jakarta (Rabu, 11/1).
Karena itu Fahri mengusulkan agar koalisi ini diikat oleh peraturan dan UU Koalisi. Atau UU Koalisi bisa dimasukkan dalam UU Partai Politik.
Selain diatur dalam UU, Fahri juga menghendaki ada kejujuran komunikasi dari setiap anggota koalisi, termasuk dari Presiden SBY.
"(Tapi) Presiden SBY sudah jalan sendiri," demikian Fahri Hamzah.
[ysa]
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.