Marzuki Alie: Pernyataan Amien Rais Itu Hanya Sindir Mega & Wiranto

BERITA TERKAIT:

Kusfiardi: Saya Optimis Indonesia Bisa Segera Melakukan Reformasi Pajak yang Lebih Baik

UKT Perguruan Tinggi Harus Minim, Prabowo: Kita Akan Hitung

Prabowo Pastikan Tidak Anti Kritik, asal Objektif

Semua kader Partai Demokrat punya peluang. Bagaimana selan­jutnya, itu terserah dari majelis tinggi yang menentukan berda­sar­kan anggaran dasar dan rumah tangga. Sekarang belum ada pem­bicaraan mengenai itu, mungkin akhir 2013.

Kenapa harus menunggu akhir 2013?

Pemilu 2004, Pak SBY baru men­calonkan secara resmi tahun 2003 atau kira-kira lima atau enam bulan sebelum pemilu le­gislatif. Kemungkinan hal itu teru­lang lagi dalam Pemilu 2014.

Rakyatlah yang me­nilai dan Tuhan yang memilih. Pemilu le­gislatif saja belum, apalagi mem­bicarakan koalisi. Kalau hasil pemilunya jeblok, bagaimana de­ngan koalisi itu. Koalisi itu diben­tuk setelah pe­milu legislatif dan koalisi untuk mengusung capres dan cawapres. Ka­lau menang, koa­lisinya di­te­ruskan. Ka­lau ka­lah, koalisi­nya distop.

Anda tidak setuju dengan per­­­­nyataan Amien Rais menge­nai pembatasan usia untuk Ca­pres 2014?

Ukuran tua itu bagaimana. Apa­kah sudah pernah jadi presi­den atau umurnya atau sudah pikun nggak. Bagaimana kalau muda tapi pikun. Sedangkan ada orang tua sehat-sehat saja dan otaknya bagus.

Di China misalnya, pemimpin­nya sudah tua-tua, di atas 60 ta­hun dengan penduduk 1,3 miliar jiwa. Tapi mereka sukses.

Bagaimana tanggapan SBY?

Pak SBY kan bilang jangan diskriminasi tua dan muda. Se­muanya punya hak karena bukan partai yang memilih kita, melain­kan rakyat. Jika rakyat memilih yang jompo-jompo juga terserah rakyat kok.

Tidak adil kalau kita bicara muda atau tua. Jangan ada diko­tomi. Biarlah rakyat yang menen­tukan. Yang perlu dilihat adalah kapasitasnya, pengalaman dalam memimpin.

Bukankah itu untuk memu­lus­kan langkah Hatta Rajasa?

Pak Hatta juga usinya di atas 60 tahun kalau pada 2014. Se­karang memang belum.

O ya, apa perpanjangan Tim­was Bank Century hanya mena­kut-nakuti pemerintah SBY saja?

Memang orang itu kadang-ka­dang menyebut tanpa fakta. Yang mengurus negara ini sebaiknya jangan selalu disalahkan. Kalau selalu disalahkan, mata kita nggak melihat bahwa negara ini sudah jauh lebih baik.

Memang masih ada kekura­ngan, seperti kemiskinan masih besar, pendidikan yang kurang. Tetapi harusnya kita bersyukur apa yang didapatkan kita saat ini.

Apa indikator perbaikan itu?

Misalnya, sekarang kita ini kaya dari sisi investasi seperti di­sam­paikan lembaga interna­sional.

Ini kan momentum untuk me­nangkap ivestor-investor asing yang masuk. Kalau ada investasi berarti ada aliran dana yang ma­suk. Nah, bagaimana keseimba­ngan antara aliran dana dan aliran barangnya supaya tidak terjadi inflasi.

Anda ingin mengatakan, agar DPR tidak ikut campur mengu­rusi Kasus Bank Cen­tury ka­rena sudah ditangani pe­negak hu­kum?

Menurut saya, jangan sibuk menengok ke belakang. Biarkan penegak hukum yang menengok ke belakang. DPR itu sebagai lembaga politik harus melihat ke depan. Saya sering katakan bah­wa pengawasan yang dila­kukan DPR itu terhadap pemerin­tahan yang berjalan sekarang.

Bukan pengawasan terhadap pemerintahan yang lalu.

Ya. Tapi secara konsep peme­rin­tah berjalan terlepas dari pe­merintahan SBY yang sudah ha­bis masa waktunya. DPR itu ber­mitra dengan pemerintah yang berjalan sekarang. Hanya kebetu­lan saja presidennya dua periode. Kasus ini kan saat pemerintahan 2004-2009.

Sekarang ini pemerintahan tahun 2009-2014, kenapa harus mengurusi pemerintahan 2004-2009, apa urusannya.

Anda menilai tim pengawas Bank Century yang sudah ber­ja­lan setahun ini tidak ber­hasil?

Hanya hiruk pikuknya saja yang ada. Nggak ada apa-apanya. Yang ada hanya rame-rame. Ke­rugian negara yang Rp 7,6 triliun itu hanya dari sisi politiknya saja. Kalau bicara penegak hukum, ya biarkan penegak hukum yang bekerja. [Harian Rakyat Merdeka]