Yosep Adi Prasetyo: Ada Pelanggaran HAM Dalam Kasus Mesuji

BERITA TERKAIT:

Kusfiardi: Saya Optimis Indonesia Bisa Segera Melakukan Reformasi Pajak yang Lebih Baik

UKT Perguruan Tinggi Harus Minim, Prabowo: Kita Akan Hitung

Prabowo Pastikan Tidak Anti Kritik, asal Objektif

Sudah. Pengiriman tim inves­tigasi ke daerah-daerah tersebut untuk melakukan penyelidikan terhadap peristiwa kekerasan dan dugaan pelanggaran HAM yang terjadi di sana.

Kita meminta Bupati setempat untuk memenuhi permintaan Komnas HAM, seperti  data-data mengenai jumlah orang yang ter­lantar atau rumahnya yang di­han­curkan dan sebagainya.

Apa alasan penghancuran itu?

Di Lampung ada masyarakat yang dituduh merambah hutan di bawah Hak Guna Usaha PT Silva Inhutani. Perusahaan itu dengan dibantu pemerintah dae­rah telah merobohkan ru­mah-rumah warga.

Mereka sekarang berada di tengah hutan dan dibantu Lem­baga Swasaya Masyarakat. Ke­mu­dian mereka melakukan demo. Satu orang tertembak. Polisi­­nya sudah diproses Kapolda dan sudah diberi sanksi.

Kami datang ke sana untuk mendorong pemda setempat agar memenuhi hak-hak warga. Ja­ngan sampai warga ini dituduh merambah hutan.

Apa warga lebih dulu me­ngua­sai lahan itu?

Kampung tersebut sudah ada sebelum perusahaan didirikan. Perhutani menjual hak guna usaha (HGU) kepada PT Silva Inhutani. Awalnya seluas 35 ribu hektar dan tidak masuk ke wila­yah pemukiman warga.

Tapi mereka mendapatkan HGU hingga 43 ribu hektar, se­hingga masuklah perusahaan itu ke lokasi pemukiman warga di lima desa. Padahal, jumlah pen­duduk di lima desa tersebut men­capai puluhan ribu orang. Kon­flik antara perusahaan dan warga se­tempat pun terjadi. Warga terusir dari kampung halaman­nya sendiri.

Kabarnya Komnas HAM su­dah mengirimkan rekomen­dasi ke Pemda?

Ya. Kami sudah menyerahkan rekomendasi ke pemerintah setempat tapi tidak direspons.

Apa isi rekomendasi terse­but?

Salah satunya pemerintah ha­rus merancang strategi untuk mengembalikan warga ke ru­mah­nya yang terusir akibat perluasan perusahaan sawit.

Rekomendasinya dikirimkan ke mana saja?

Kami sudah merekomendasi­kan ke bupati dan kepolisian dae­rah setempat. Bupati pernah me­nyatakan mau menyelesaikan, tapi sampai sekarang belum di­laksanakan.

Apa lagi yang dilakukan Kom­­nas HAM?

Komnas HAM sudah menge­luar­kan surat permintaan kepada Kapolri dan Panglima TNI untuk segera menarik pasukannya demi menuntaskan kasus Mesuji, Lampung.

Video pembantaian yang di­tayangkan di DPR lokasinya di mana?

Video yang ditayangkan di televisi atau di DPR tidak ada kaitan­nya dengan kejadian di Lampung. Yang di video itu ke­jadian di OKI.

Saat ini banyak pemberitaan yang terbalik bahwa ada pem­bantaian rakyat dan di belakang­nya polisi. Komnas HAM tidak membantah itu, silakan tanyakan ke polisi.

Komnas HAM tidak punya kepentingan dengan OKI meski­pun kita mendorong Bupati OKI untuk memediasi kasus lahan antara PT SWA dengan warga. Kasus pidananya sudah ditangani polisi. Komnas HAM tidak bisa mencampuri.

Bukankah ada pemban­taian?

Yang di OKI itu terjadi pem­ban­taian secara horizontal. Peru­sahaan membunuh dua warga dan warga membalas. Lima karyawan perusahaan meninggal. Tapi itu wilayahnya polisi, bukan Kom­nas HAM. [Harian Rakyat Merdeka]