Yunus Husein: Saya Bukan Titipan SBY Tapi Didukung Penuh

BERITA TERKAIT:

Kusfiardi: Saya Optimis Indonesia Bisa Segera Melakukan Reformasi Pajak yang Lebih Baik

UKT Perguruan Tinggi Harus Minim, Prabowo: Kita Akan Hitung

Prabowo Pastikan Tidak Anti Kritik, asal Objektif

Tidak ada sama sekali.

Saya hanya memakai jurus tangan kosong. Saya mengha­dapi­nya dengan doa, bersedekah, dan silaturahim. Hubungan de­ngan Allah dan sesama harus bagus. Habluminallah dan ham­bluminannas harus baik. Saya yakin hal itu bisa mendorong saya untuk lulus ujian test and proper test.

Apakah ada rasa grogi?

Ya pasti ada. Grogi itu biasa dan sifatnya manusiawi. Apalagi, fit and proper test ini di depan anggota DPR. Tetapi bagi saya yang pen­ting bisa me­nga­tasi rasa grogi itu.

Banyak pi­hak yang me­ni­lai Anda titi­pan SBY, ba­gai­mana tang­gapan Anda?

Saya maju atas inisiatif sen­­­diri. Saat maju sebagai calon pimpi­nan KPK, waktu itu saya sedang menjabat Kepala PPATK, se­hingga saya minta izin beliau. Boleh tidak maju ke KPK, dan diperbolehkan. Saya bukan titi­pan tapi didukung penuh Pak SBY.

Kalau ada yang bilang mende­sak-desak saya dan menitipkan sesuatu deal, sama sekali tidak ada. Saya dekat karena hubungan kerja saja. Saya diangkat sejak 2002 saat zamannya Ibu Mega­wati. Kalau saya dikatakan dekat, berarti saya juga dekat dengan Ibu Megawati.

Tidak takut dijegal?

Penjegalan itu seribu satu ala­san untuk men­jegal orang. Ba­nyak ala­san untuk dicari-cari. Tapi kita harus sabar dan berdoa. Mudah-muda­han Allah memberi­kan yang terbaik.

Apa optimistis ter­pilih?

Saya harus optimistis. Saya hadapi semuanya dengan sabar dan berdoa. Se­benarnya ujian ini tidak susah. Sebab, bukan masa­lah kompe­tensi calon. Tapi aspek politiknya lebih kuat. Politik itu soal ke­pentingan.

O ya, bagaimana tanggapan Anda terkait adanya jual beli pasal?

Itu harus dibasmi. Kalau  ada yang terima duit dengan menya­lah­gunakan jabatannya. Jelas itu abuse of power. Sebab, mene­rima keuntungan atas kewe­na­ngannya.

Keterangan Pak Mahfud MD (Ketua MK) bisa dijadikan dasar untuk proses penyelidikan. Seba­gai langkah awal, bisa dengan mengumpulkan bukti-bukti yang berkaitan dengan jual beli pasal tersebut.

Kalau sudah ada bukti?

Berarti bisa dikejar terus, di­tun­taskan proses hukumnya. Seka­dar informasi, alat bukti itu ada lima, yakni surat, keterangan saksi, keterangan tersangka, SMS, transaksi elektronik dan pe­nyadapan-penyadapan. [Harian Rakyat Merdeka]