RMOL. Carut-marutnya sistem penyelenggaraan ibadah haji membuat DPR mau membentuk badan khusus.
“Secara umum masalah peÂnyelenggaraan haji harus diperÂbaiki. Solusinya dengan memÂbuat badan yang mengelola dan menyelenggarakan ibadah haji,†ungkap Ketua Komisi VIII DPR, Abdul Kadir Karding, kepada Rakyat Merdeka, Rabu (16/11).
Menurut Karding, dengan cara ini penyelenggaraannya lebih profesional, sehingga kualitas pelayanan kepada jamaah haji Indonesia bisa lebih baik.
“Kami mendorong terbentukÂnya badan yang melaksanakan penyelenggaraan haji. Agar peÂlakÂsanaannya lebih profesional,†ujar politisi PKB itu.
Berikut kutipan selengkapnya:
Saya tidak tahu sikap teman-teman PPP. Yang jelas PKB, PDI Perjuangan, PKS, Gerindra, Hanura, dan Partai Demokrat pada prinsipnya setuju dibentuk badan.
Konsep badan itu harus dikaji dengan sungguh-sungguh agar maksud baik tidak menjadi kontra-produktif.
Bagaimana dengan lanÂÂdasan huÂkumÂnya?
Kami akan mengusulkan pemÂbentuÂkan badan tersebut di dalam peruÂbahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 yang saat ini sedang kami bahas.
Dengan dibentuknya badan tersebut, Kemenetrian Agama bisa lebih fokus pada bimbingan dan pendidikan keagamaan maÂsyarakat. Sedangkan baÂdan ini di bawah langÂsung presiden.
Bagaimana sikap Komisi VIII DPR terÂhadap peÂngelÂÂoÂlaan haji tahun ini?
Secara umum kami belum meÂnyimpulkan seperti apa. PendaÂpat yang disampaikan di media meÂrupakan pandangan teman-teman Komisi VIII DPR secara pribadi. Tapi ada beberapa perÂmasalahan haji yang mencolok yang kami temui pada saat peÂnyelenggaraan haji.
Apa saja itu?
Pertama, jamaah yang tidak tertampung di tenda-tenda di Mina ataupun di Arafah, sehingga ada yang harus tidur di luar tenda. Ini terjadi pada jamaah dari kloter Palu, Pekalongan, Semarang.
Kedua, makanan yang disajiÂkan secara prasmanan membuat antri lebih sejam. Bahkan ada yang tidak mendapat makanan.
Apa Komisi VIII DPR sudah mengarahkan agar tidak meneÂrapÂkan cara prasmanan?
Sebelumnya sudah ada keseÂpakatan dalam rapat kerja antara pemerintah dengan DPR agar jamaah haji diberikan nasi kotak. Namun kenyataannya diberikan secara prasmanan, sehingga ada yang tidak kebagian makanan.
Apa itu saja masalahnya?
Kami juga menemukan sekitar 200 jamaah mengalami diare. Itu terjadi sekitar pukul 01.00 di kloter 72, Jakarta, Aceh dan Makassar.
Selain itu?
Ada juga masalah pengangÂkuÂtan jamaah dari Mina-Muzdalifah yang terlambat karena armadanya sedikit.
Tentu. Kami harus tahu alasan mereka kenapa menggunakan prasmanan.
Kenapa permasalahan haji teÂrus terulang?
Banyak faktor yang menjadi penyebab. Bisa sistem, sumber daya manusia pengelolanya, bisa juga tidak komitmennya pihak-pihak yang bekerja sama dengan kita. Itu semua harus dievaluasi dan diselesaikan. [Harian Rayat Merdeka]
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: