Menyongsong Integrasi Perbankan ASEAN

Salah satu syarat penting agar sektor jasa dapat semakin berperan dalam pembangunan ekonomi adalah peningkatan daya saing. Di tengah dunia yang nyaris tanpa batas seperti sekarang tuntutan akan persaingan tidak dapat terhindarkan. Efisiensi menjadi kata kuncinya dan mereka yang dapat memproduksi barang dan jasa dengan lebih efiesienlah yang akan memenangkan persaingan. Dengan peringkat daya saing Indonesia yang meningkat dari urutan 54 menjadi 44 dari 139 negara (berdasarkan Global Competitiveness Report 2010-2011), bukan berarti upaya untuk meningkatkan daya saing menjadi lebih tinggi lagi berhenti sampai disini. Karena di ASEAN, daya saing Indonesia masih berada di bawah Singapura, Malaysia, Brunei dan Thailand.

Integrasi Keuangan ASEAN

Sebagai negara dengan perekonomian yang terbuka, Indonesia tidak dapat mengelak dari dinamika yang terjadi di dunia internasional, termasuk di kawasan ASEAN. Di tengah persoalan politik, ekonomi dan sosial yang mendera negeri ini seolah tiada henti, perhatian terhadap dinamika di kawasan ASEAN seolah terlupakan. Teramat sayang jika kesempatan bagi Indonesia sebagai Ketua ASEAN sepanjang tahun 2011 ini berlalu begitu saja jika tidak dimanfaatkan untuk menciptakan peluang. Padahal beberapa inisiatif kerjasama terus berjalan, termasuk di antaranya integrasi sektor keuangan.

Inisiatif untuk menjadikan ASEAN sebagai kawasan yang terintegrasi di sektor keuangan dimulai secara resmi sejak 2003. Melalui inisiatif yang dikenal dengan istilah RIA-fin (“Roadmap for Financial and Monetary Integration of ASEAN”) itu, ASEAN bercita-cita menjadi kawasan keuangan yang terintegrasi melalui pengembangan pasar modal, liberalisasi aliran modal, liberalisasi jasa keuangan, dan kerjasama nilai tukar. Dalam perjalanannya, mungkin karena dianggap masih terlalu dini, agenda kerjasama nilai tukar untuk sementara belum dapat dilanjutkan pembahasannya hingga kini.

ASEAN menyadari bahwa kesatuan keuangan tersebut tidak dapat berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian dari cita-cita menjadikan ASEAN sebagai kesatuan ekonomi yang lebih luas. Maka pada tahun yang sama diluncurkanlah pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), yang bersama dengan Masyarakat Keamanan ASEAN dan Masyakarat Sosial-Budaya ASEAN dapat diwujudkan Masyarakat ASEAN di tahun 2020.

Agar integrasi keuangan, termasuk perbankan, di ASEAN dapat tercapai, hambatan terhadap lalu lintas jasa kuangan, termasuk tidak ada lagi perlakuan diskriminatif di antara pelaku usaha di ASEAN harus dihapuskan. Paling tidak diminimalkan. Dengan demikian jasa keuangan akan bebas bergerak dari satu negara ke negara lain di kawasan ASEAN. Dalam konteks integrasi ekonomi yang lebih luas, MEA juga akan menjadi kawasan terintegrasi dalam perdagangan barang, investasi, modal dan tenaga kerja.

Menuju Integrasi Perbankan ASEAN

Tahun 2020 kurang dari sepuluh tahun lagi. Seolah tidak terasa bahwa inisiatif penyatuan ekonomi ASEAN telah berlangsung sejak tujuh tahun yang lalu. Perbankan adalah salah satu sektor yang diprioritaskan dalam proses integrasi ekonomi ASEAN karena perannya yang paling dominan dibandingkan jasa keuangan lain, seperti asuransi dan pasar modal, sehingga memiliki  dampak yang signifikan dalam perekonomian. Melalui integrasi perbankan diharapkan perdagangan di antara negara ASEAN dapat meningkat dengan lebih cepat sehingga pertumbuhan ekonomi dapat didorong lebih optimal. Penyatuan sistem perbankan di ASEAN juga dapat dilihat dari pespektif yang lebih luas yaitu sebagai kawasan perdagangan dan investasi yang terintegrasi dengan perekonomian global, sehinga semakin mendorong pertumbuhan ekonomi ASEAN itu sendiri.

Lalu bagaimana Indonesia memanfaatkan integrasi keuangan ASEAN? Sebuah penelitian terbaru mengungkapkan bahwa efisiensi industri perbankan Indonesia tergolong relatif rendah di antara kelompok ASEAN5 (Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina) karena biaya operasional yang masih cukup tinggi. Namun yang menarik industri perbankan Indonesia termasuk yang mampu menghasilkan keuntungan yang relatif tinggi dibandingkan negara ASEAN lainnya. Bisa jadi hal ini yang menjelaskan masih cukup tingginya minat asing untuk melakukan investasi pada industri perbankan di Indonesia.

Menyatukan industri perbankan di tengah rejim pemerintahan, sistem hukum dan tingkat pembangunan ekonomi yang relative berbeda di antara negara ASEAN tentu bukan pekerjaan yang mudah. Belum lagi risiko yang dihadapi industri perbankan yang relatif rentan terhadap gejolak sistemik yang dampaknya dapat merambat dengan cepat ke negara lain bila tidak dikelola secara hati-hati. Diperlukan kearifan dalam bingkai semangat kerjasama ASEAN di seluruh lapisan pemangku kepentingan agar integrasi keuangan dan perbankan ASEAN dapat dirasakan bersama manfaatnya bagi perekonomian.

Sinergi BI, Pemerintah dan Bank

Peran pemerintah dan otoritas keuangan antara lain menyiapkan infrastuktur dan prakondisi bagi ketahanan dan kestabilan sistem keuangan. Juga menjajagi kemungkinan pembukaan akses pasar ASEAN, agar integrasi keuangan ASEAN dapat dimanfaatkan secara optimal. Tentunya prinsip kehati-hatian (prudential) dan pengamanan (safeguard) terhadap dampak liberalisasi jasa keuangan tetap diutamakan. Pelaku usaha pun dituntut untuk terus meningkatkan kualitas modal, tata kelola, dan pelayanannya sehingga dapat tampil sebagai pemain utama di Asia Tenggara. Perlindungan dan edukasi kepada masyarakat atas hak dan kewajibannya sebagai pengguna jasa keuangan juga tidak kalah pentingnya. Agar manfaat integrasi keuangan ASEAN dapat dirasakan seluas-luasnya.

Perbankan Indonesia sebetulnya sangat mampu bersaing dengan bank-bank asing, karena pengetahuan pasar, brand yang sudah dikenal (franchise value) dan kearifan lokal yang mereka miliki.  Sudah waktunya strategi diarahkan kepada penguatan bank-bank tersebut. Idealnya BI dan bank duduk bersama menyusun strategi guna membentuk "Indonesia Inc. ".

*Penulis merupakan peneliti senior FG International Banking Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan