"Kalau tujuannya efesiensi, maka itu tidak banyak faedahnya. Kenapa? Karena jumlah kabupaten itu jauh lebih banyak, 400-an. Jadi kalau maksudnya untuk efesiensi mestinya bupati itu yang dipilih secara tidak langsung. Tapi kalau mau lebih banyak lagi, ya dengan gubernurnya sekalian," kata Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshiddiqie, kepada
Rakyat Merdeka Online, (Kamis, 10/11).
Menurutnya, cukup tiga hal saja yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Pertama, presiden dan wakil presiden. Kedua walikota dan kepala desa. Walikota dipilih langsung, beda dengan bupati, karena basis demokrasi warga yang tinggal di kota sudah kuat karena umumnya masyarakat urban.
"Ketiga (yang dipilih secara langsung) baru pemilihan legislatif, DPR/DPRD/DPD seperti yang sudah ada. Itu jauh lebih produktif kalau tujuannya efisiensi," tandas Gurubesar Ilmu Hukum Tata Negara Universitas Indonesia ini.
[zul]
BERITA TERKAIT: