Anggota DPR Diduga Intervensi Proyek PLTS

Bentuk intervensi politisi Se­na­yan itu, berupa titipan agar pihak Kementerian ESDM me­me­nang­kan perusahaan yang diso­dor­kannya dalam proyek ter­sebut. Na­mun, jaksa tidak meng­ungkap siapa anggota DPR yang mela­kukan intervensi tersebut.

Tak diungkapnya siapa ang­go­ta DPR itu, tampak dalam si­dang perdana bagi terdakwa Ridwan San­jaya di Pengadilan Tindak Pi­dana Korupsi (Tipikor), Jakarta. Ridwan adalah Pejabat Pembuat Ko­mitmen dalam proyek pe­nga­daan dan pemasangan solar home system (SHS) pembangkit listrik te­naga surya (PLTS) di Ke­men­terian ESDM.

Kepala Biro Humas KPK Jo­han Budi Sapto Prabowo me­ng­akui, JPU KPK tidak menyebut­kan, siapa ang­gota DPR yang meng­inter­vensi proyek tersebut.  Namun, ka­tanya, JPU memiliki stra­tegi ter­sendiri sehingga belum me­nye­butkan identitas anggota DPR tersebut sekarang.

“Nanti se­mua akan melalui proses pem­buk­tian,” katanya ke­pada Rakyat Merdeka, kemarin.

Dakwaan yang disusun JPU itu, lanjut Johan, telah melalui proses yang matang di KPK. Dari penyelidikan, penyidikan hingga naik ke penuntutan telah se­pe­ngetahuan pimpinan KPK.

Dalam dakwaan itu, jaksa KMS Roni memaparkan, ter­dakwa Ridwan menginstruksi­kan panitia pengadaan untuk memilih perusahaan titipan anggota De­wan sebagai rekanan.

“Terdakwa menyampaikan arahan kepada panitia pengadaan dengan me­ngatakan,’ini tolong dibantu un­tuk dimenangkan ka­rena me­ru­pakan titipan dari DPR dengan tujuan untuk membantu meng­gol­kan RUU Ketenaga­lis­trikan, juga titipan dari Kejak­sa­an dan Kepolisian. Untuk meng­ako­modir keinginan anggota DPR, maka saya minta panitia pengada­an agar mengangkat nilai per­usa­haan’,” kata Roni membacakan surat dakwaan.

Arahan tersebut, lanjut Roni, di­sampaikan Ridwan dalam rapat panitia pengadaan pada Mei 2009. Saat itu, Ridwan meng­ajukan PT Ridho Teknik untuk mengerjakan proyek SHS di Aceh. Ia juga menyodorkan PT Paesa Pasindo untuk proyek di Su­matera Selatan dan Bengkulu serta PT Berdikari Utama Jaya untuk wilayah Sumatera Barat.

Sebelum rapat dengan panitia pengadaan, Ridwan juga telah me­nemui Ketua Panitia Penga­daan, Budianto Hari Purnomo. Ia me­nyerahkan daftar 28 per­usa­haan yang ingin dimenangkan se­bagai rekanan kepada Budianto.

Dalam kasus ini, selain Rid­wan, KPK juga telah menyeret bekas Dirjen Listrik Dan Pe­manfaatan Energi (LPE) Kemen­terian ESDM Jacobus Purwono sebagai ter­dakwa. Ridwan dan Jacobus se­cara bersama-sama me­nga­rahkan panitia pengadaan barang guna memenangkan suatu re­kan­an tertentu. Modusnya, dengan  mengubah hasil evaluasi teknik da­lam pelaksanaan penga­daan ter­sebut.

“Setelah dievaluasi, be­berapa perusahaan tidak lulus ad­mi–nistrasi, tapi terdakwa tetap minta agar dibantu dan diperbaiki agar tidak berantakan. Terdakwa me­merintahkan panitia meng­ganti dokumen jaminan pena­war­an yang seharusnya tidak lulus ad­ministrasi,” kata jaksa.

Dari hasil perbuatannya, Rid­wan mendapat imbalan sebesar Rp 14,66 miliar dan juga mem­per­kaya Jacob Purwono sebesar Rp 1 miliar.

“Terdakwa juga mem­­­perkaya koorporasi, yaitu PT Ridho Teknik untuk pekerjaan di NAD Rp 3,86 miliar, PT Somit Karsa Trienergi untuk peker­jaan di Sumut Rp 4,2 miliar dan pihak lainnya (26 per­usa­haan), sehing­ga  merugikan ke­uangan negara Rp 131,280 miliar,” lanjut Roni.

Jacob tidak hanya menjadi ter­sangka di kasus korupsi PLTS ta­hun anggaran 2009 itu. Dalam pro­yek pengadaan peralatan PLTS yang sama, tahun 2007-2008, Jacob pun menjadi ter­sang­ka bersama pejabat pem­buat ko­mitmen kala itu, Kosasih. Ke­dua­nya diduga melakukan ko­rupsi senilai Rp 119 miliar dari ni­lai proyek men­capai Rp 1 triliun.

Atas dakwaan itu, pihak Rid­wan Sanjaya mengatakan bahwa perbuatan tersebut dilakukan atas pe­rintah atasannya, yakni Dirjen LPE Kementerian ESDM Jaco­bus Purwono.

“Dia melakukan itu bu­kan atas keinginannya sendiri, tapi atas perintah Jacob,” ujar kuasa hu­kum Ridwan, Sofyan Kasim.

Ditanya apakah benar ada ti­tipan anggota DPR dan pi­hak lain dalam pengadaan itu? Rid­wan hanya berujar singkat,“Se­mua ikut bertanggung ja­wab”.

Dirjen Listrik Terseret Dua Kasus

Reka Ulang

KPK mengendus dugaan korupsi dalam pengadaan solar home system (sistem listrik tenaga ma­tahari untuk rumah tangga) di Di­rektorat Jenderal Listrik dan Pe­manfaatan Energi (LPE) Ke­men­terian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ta­hun anggaran 2007-2008.

Setelah melalui penyelidikan dan penyidikan, pada Juni 2010, KPK menetapkan Dirjen LPE Ke­men­terian ESDM Jacobus Pur­wono se­bagai tersangka. Se­lain Jacob, Pejabat Pembuat Ko­mitmen ber­nama Kosasih juga ditetapkan se­bagai tersangka. Pengadaan ber­masalah itu diduga telah me­nim­bulkan kerugian negara sekitar Rp 119 miliar.

Penyelidikan KPK berlanjut, ternyata Jacob tidak hanya ber­masalah pada proyek solar home system (SHS) tahun anggaran 2007-2008. KPK mengendus du­gaan korupsi dalam pengadaan SHS pada tahun anggaran 2009. Ja­cob pun diduga terlibat di da­lam­nya.

Pada kasus kedua ini, Pejabat Pembuat Komitmen Ridwan San­jaya diduga terlibat. Jacob pun menjadi tersangka bersama Rid­wan untuk anggaran 2009. KPK juga pernah menggeledah be­be­rapa ruangan kantor Ditjen LPE.

Dalam kasus ini, negara diduga mengalami kerugian sekitar Rp 131 miliar. Ridwan dan Jacobus lan­tas disangka melanggar Pasal 2 Ayat 1, Pasal 3, Pasal 5 dan Pa­sal 11 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Pada 26 Oktober 2011, berkas Ridwan yang sudah dinyatakan lengkap atau P21 masuk penun­tut­an. Dia pun menghadapi per­si­dangan pertamanya di Penga­dilan Tipikor, Jakarta. Dalam persidangan itulah terungkap ada­nya tangan-tangan politisi Se­nayan yang turut berperan dalam pengadaan tersebut.

Menurut jaksa KPK, perbuatan Ridwan juga bertentangan de­ngan Keppres Nomor 80 Tahun 2003.

“Perbuatan terdakwa ber­sama Jacob Purwono yang me­ngarahkan panitia pengadaan ba­rang untuk memenangkan re­kan­an tertentu dengan cara meng­ubah hasil evaluasi teknik dalam pelaksanaan pengadaan dan pe­masangan solar home system, bertentangan dengan Kepres ten­tang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Pemerintah,” papar jaksa Roni.

Ridwan didakwa dengan pasal ber­lapis, yaitu dakwaan primer Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18, dan dak­waan subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Pem­be­rantasan Tindak Pidana Korupsi. Dia terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara.

Dakwaan Jaksa Tak Boleh Kabur

Yulianto, Wakil Ketua KRHN

Wakil Ketua Komisi Refor­ma­si Hukum Nasional (KRHN) Yu­lianto mengingatkan jaksa pe­nuntut umum (JPU) KPK agar tidak main-main dalam me­nyusun dakwaan. Sebab, jak­sa adalah salah satu ujung tombak pegakan hukum.

Dalam menyusun dakwaan, bila jaksa menyebut keter­li­batan sejumlah pihak, seperti DPR, maka mereka harus me­miliki bukti yang kuat. “Dak­wa­an tidak boleh kabur, atau ha­nya dibuat berdasarkan asum­si. Bila memang jaksa me­nemukan adanya keterlibatan ang­gota DPR dalam sebuah per­kara, maka jaksa harus me­ma­parkan buktinya dan orang-orangnya,” kata Yulianto, ke­marin.

Akan menjadi sebuah kecuri­ga­an bagi publik, apabila jaksa me­nyusun dakwaan secara “abu-abu”. “KPK harus mem­bong­kar siapa saja anggota DPR yang disebut melakukan in­tervensi dalam pengadaan solar home system pembangkit lis­trik tenaga surya itu. Jika tidak, maka dakwaan seperti itu sangat rentan disalahgunakan,” ujar Yulianto.

Peneliti di Koalisi Masya­ra­kat Pengawasan Pemerintahan yang Baik dan Bersih (KOM­WAS PBB) ini mengatakan, da­lam menyusun dakwaan, jak­sa bisa saja memiliki agenda atau interest tertentu yang pada ak­hirnya bisa mengaburkan pe­nuntasan perkara.

“Apakah ada unsur kese­nga­jaan, untuk melindungi pihak ter­tentu. Atau ada deal-deal de­ngan pihak terkait? Itu tidak bo­leh. Bisa juga karena unsur ke­tidaksengajaan jaksa, mi­sal­nya karena kurang profesional dan jam terbang yang tidak me­ma­dai, sehingga tidak cermat me­nyusun dakwaan,” terangnya.

Bagaimana pun, lanjut Yu­lian­to, jaksa yang melakukan ke­salahan, disengaja maupun tidak, harus mendapat pe­nga­wasan ketat dari atasannya. “Pim­pinannya harus menga­wa­si dan memberikan sanksi,” tegasnya.

Kenapa Mau Diintervensi

Ahmad Farial, Wakil Ketua Komisi VII DPR

Wakil Ketua Komisi VII DPR Ahmad Farial mengaku, selama ini mekanisme yang ber­jalan di komisinya tidak me­ngenal titip menitip proyek. Pem­bahasan anggaran dan pro­gram pemerintah, dilaku­kan secara terbuka.

“Semua program, anggaran dan pengadaan itu selanjutnya menjadi urusan pemerintah. Tidak ada upaya titip-menitip,” ujar Ahmad Farial ketika di­hubungi, kemarin.

Sebagai rekan kerja Ke­men­terian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), lanjut Farial, Ko­misi VII malah melakukan pengawasan atas setiap kinerja pe­merintah. Karena itu, bila me­mang ada bukti-bukti yang dite­mukan KPK mengenai ke­terlibatan oknum DPR dalam pe­ngadaan itu, maka proses hukum harus ditegakkan.

“Silakan KPK membuktikan. Kalau memang ada, maka pro­ses saja,” kata Farial.

Dia pun mengingatkan jaksa KPK agar tidak menyeret-nye­ret anggota DPR jika tak me­mi­liki bukti yang kuat. Apabila da­lam dakwaan disebutkan ke­terlibatan anggota DPR, te­gas­nya, maka jaksa harus bisa me­nunjukkan bukti secara gam­blang, tidak hanya mengumbar tuduhan. “Jangan menuduh tan­pa bukti akurat,” ujarnya.

Farial menyebutkan, jika da­lam pengadaan seperti itu di­te­mukan adanya intervensi ang­gota DPR, maka alangkah aneh­­nya apabila pejabat pe­me­rintah menuruti begitu saja.

“Kan mereka yang menger­ja­kan, apa urusannya mengin­ter­vensi kerja mereka. Mengapa mau diintervensi, aneh pejabat se­­perti itu. Silakan diproses hu­kum saja semuanya,” katanya.

Kepala Biro Humas KPK Jo­han Budi Sapto Prabowo me­ngakui, JPU KPK tidak me­nye­butkan, siapa anggota DPR yang meng­intervensi proyek ter­sebut. Na­mun, kata Johan, itu strategi JPU. [Harian Rakyat Merdeka]