“Simak dulu penjelasan pemerintah, apa alasannya. Kami tidak terburu-buru melakukan manuver politik,” kata Ketua Fraksi PKS DPR Mustafa Kamal kepada Rakyat Merdeka di Jakarta, Kamis (3/11).
Sebelumnya diberitakan, pembentukan Poros Tengah digagas sejumlah parpol menengah untuk menghadang parpol besar terkait pembahasan PT.
PPP, PKB, PAN, Partai Gerindra, dan Partai Hanura berencana membentuk kekuatan alternatif untuk menandingi parpol besar dalam menentukan besaran PT.
Mustafa Kamal selanjutnya mengatakan, besaran PT yang didasarkan daftar inventaris masalah (DIM) pemerintah bukan harga mati. Pembahasan soal ini masih panjang. Kemungkinan besar ada kompromi-kompromi.
“Kami berpikir rasional saja. Tidak grasak-grusuk. Kami tunggu dulu penjelasan pemerintah,” ujarnya.
Berikut kutipan selengkapnya:
Kalau alasannya masuk akal, apa PKS menerima PT 4 persen?
Kalau dalam pemaparan pemerintah nanti semuanya masuk akal, saya yakin semua pihak bisa mengerti dan memahami.
Apa masalah itu sudah dibahas secara internal?
Sudah dari jauh-jauh hari kami bahas. Kami sudah melakukan kalkulasi dan mendapat masukan dari berbagai daerah.
Hasilnya bagaimana?
Ya, tunggu tanggal mainnya dong. Mengenai pilihan-pillihan PKS, saya nggak mau bicara detail dulu. Yang jelas kami tidak akan tergesa-gesa melakukan menimbulkan gejolak.
Sudah bisa dipastikan PKS tidak akan bergabung dengan Poros Tengah?
Itu kan masih wacana. Menurut saya, belum saatnya kita membicarakan soal manuver-manuver politik, terlalu berlebihan. Saat ini, Poros Tengah belum ada urgensinya.
Partai koalisi pemerintah menggagas Poros Tengah, apa ini pertanda koalisi bakal bubar?
Kami berharap, soliditas koalisi tidak terpecah. Kekompakan parpol koalisi pemerintah sedang diuji. Besaran angka PT ini harus dijadikan momentum untuk menjaga kekompakan. Di sini kebersamaan kita diuji.
Bagaimana soal model pemilu?
Kami belum bisa menyampaikan secara rinci mengenai pilihan-pillihan PKS. Apa pun modelnya nanti, kami berharap perdebatan, sengketa, dan persoalan yang terjadi daslam Pemilu 2009 tidak terulang.
Intinya, kami bersikap terbuka dengan berbagai masukan dan siap berdiskusi untuk memperoleh kesepahaman dalam pembahasan RUU Pemilu. [Harian Rakyat Merdeka]