Denny Indrayana: Ini Kebijakan Umum, Tak Ada Kaitan Politis

”Ini kebijakan secara umum bahwa kami melakukan penge­tatan pemberian remisi dan pem­bebasan bersyarat. Ini sejalan de­ngan peraturan perundang-un­dangan dan keinginan masya­rakat,’’ tandas Wakil Menteri Hu­kum dan Hak Asasi Manusia (Men­kum­ham) Denny Indrayana kepada di Jakarta, Rakyat Mer­deka, Selasa (1/11).

“Kami menangkap aspirasi masyarakat yang tidak ingin re­misi dan pembebasan bersyarat terlalu mudah diberikan,” tam­bah Sekretaris Satgas Pembe­rantasan Mafia Hukum itu.
Denny mengakui, kebijakan yang dikeluarkan kementerian­nya menimbulkan pro dan kon­tra. Menurutnya, itu hal yang wajar. Namun, pi­haknya terus ber­komit­men men­ja­lankan ke­bijakan ter­sebut demi rasa ke­adilan masya­rakat.

“Kebijakan itu akan kami per­tanggungjawabkan. Kami laksa­nakan dengan hati-hati dan penuh tanggung jawab,’’ ujar Denny.

Berikut kutipan selengkapnya:

Apa dasar dibuatnya kebija­kan tersebut?
Korupsi adalah kejahatan luar biasa. Ini persoalan kebangsaan yang sangat mengganggu. Ma­ka­nya, upaya pemberantasan ko­rupsi harus dilakukan dengan ca­ra luar biasa.

Pemberantasan korupsi bisa dilakukan dengan dua cara besar, pecegahan dan penindakan. Ke­duanya harus bisa mengirimkan pesan kepada pelaku korupsi atau orang yang coba-coba korupsi agar tidak berpikir untuk korupsi.
    
Apa kebijakan ini berlaku se­cara umum?
Oh ya. Pemberian remisi, pem­bebasan bersyarat, bahkan asimi­lasi kepada warga binaan dan terpidana perlu dilakukan de­ngan kriteria, syarat dan me­kanisme yang tepat.

Makanya saya dan Menkum­ham sampai pada kesimpulan, perlu ada pengetatan-pengetatan lagi terhadap kriteria, syarat, dan mekanisme yang tepat dalam pemberian hak-hak terpidana ko­rupsi, teroris, dan narkoba.

Alasan apa lagi yang mem­buat remisi untuk koruptor per­lu diper­ketat?
Pertama, ada kecenderungan vonis bagi terpidana kasus ko­rupsi semakin rendah. Kedua, ada indikasi-indikasi penyimpangan terhadap pemberian remisi, pem­bebasan bersyarat, dan asimilasi. Makanya, pengetatan pemberian hak-hak itu sudah kami putuskan dan kami jalankan.

Bukankah remisi dan pem­bebasan bersyarat itu merupa­kan hak terpidana?
Berhak bukan berarti wajib di­berikan, ada mekanismenya, ada persyaratannya yang diatur de­ngan jelas. Kewenangan untuk menyetujui atau tidak, ada pada Kemen­kum­ham.

Selama ini ada yang salah pa­ham, kebijakan ini dianggap meng­hilangkan hak-hak narapi­dana. Padahal, kenyataannya ti­dak demikian. Pemberian re­misi, pembebasan bersyarat kepada terpidana korupsi dengan sangat ketat. Apabila syaratnya diper­ketat, di mana letak ma­salahnya.

Apa syaratnya?
Seperti yang disampaikan sa­ya dan pak menteri (Menhuk­ham Amir Syamsuddin-red), diberi­kan ke­pada pelaku pelapor atau pe­laku yang bekerja sama, seperti Agus Condro. Kami tidak hanya beri­kan remisi dan pem­bebasan ber­­syarat. Tapi saya dan Pak Amir  menelpon dia me­ngu­cap­kan se­lamat. Sebab, me­nu­rut ka­mi, Agus Condro contoh baik pe­laku pelapor.

Ada yang menilai ini di­ang­gap diskriminasi?
Kami tidak bicara orang per orang. Kami bicara kebijakan. Ke­bijakan berlaku sejak dikeluar­kan hingga ke depan. Kenapa Agus Condro diberikan hak itu, karena dia sesuai dengan kriteria, persyaratan, dan mekanisme yang kami anggap tepat untuk me­­nerima remisi dan pem­be­bas­an bersyarat.

Bagaimana dengan syarat ma­sa hukuman?
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 memang mem­beda­kan syarat pemberian re­misi, pembebasan bersyarat ke­pa­da terpidana narkoba, teroris, dan korupsi. Kalau terpidana umum minimal menjalani enam bu­lan. Khusus terpidana nar­ko­ba, tero­risme dan korupsi ha­rus menja­lani 1/3 masa tahanan. Jadi me­mang dari dulu ada per­bedaan syarat pemberian hak-hak ke­pa­da pel­aku kejahatan terorganisir se­perti te­rorisme, narkoba, dan korupsi. Sekarang kami perketat lagi.

Kebijakan ini demi pen­ci­tra­an saja?
Ini murni demi keadilan ma­syarakat. Orang mau bicara dan meresponnya seperti apa, itu hak me­reka. Kami bekerja saja dan serahkan kepada masyarakat.

Risiko pengambilan kebijakan ini ada. Ini bagian dari komitmen dalam pemberantasan korupsi. Dari dulu saya dan Pak Amir Syam­suddin konsisten dalam upa­ya pemberantasan korupsi. Se­karang kami punya kewe­na­ngan dan amanah untuk menja­lan­kan agenda itu. [rm]