Velix Wanggai: Pengelolaan Dana Papua Ada yang Tidak Efektif

Demikian diungkapkan Staf Khusus Presiden Bidang Pem­bangunan Daerah dan Otonomi Daerah Velix Wanggai kepada Rakyat Merdeka, Senin (31/10).

Menurut Velix, UP4B merupa­kan langkah terobosan di bidang sosial ekonomi, sosial politik, dan terobosan dalam kelemba­gaan pengelolaan otonomi khu­sus (otsus).

“Bapak Presiden mengharap­kan masalah Papua ditangani dari detik demi detik, jam demi jam, dan hari ke hari. Unit kerja ini bisa menangani masalah Papua lebih detail, sistematis, dan teru­kur dalam menyelesaikan masa­lah,” paparnya.

Berikut kutipan selengkapnya;
    
UP4B sudah dibentuk Sep­tem­ber lalu, apa yang sudah di­perbuat?
Betul, UP4B dibentuk 20 Sep­tember 2011. Unit ini telah me­nyiapkan blue print pemba­ngu­nan Papua dan Papua Barat.

Seperti apa blue print terse­but?
Blue print itu berisi kebijakan-kebijakan yang lebih khusus da­lam aspek pendidikan, kese­hatan, kegiatan ekonomi rakyat, dan infrastruktur.
 
Selain itu, dibuat juga perkem­bangan cluster ka­wa­san strategis di Papua. Pre­si­den meng­harap­kan dengan pendekatan cluster ini langkah kebijakannya bisa sesuai dengan karakteristik sosial bu­daya Papua yang beragam. 

Apa arahan khu­sus dari Pre­siden dengan tim ini?
Dengan dua kebijakan da­sar, sosial-eko­nomi dan sosial politik, arahan Presiden agar kita men­coba me­madukan antara perenca­naan dan pembiayaan. Ini aspek tepenting da­lam aspek sosial eko­­nomi kita. Di de­pan kita sudah ada APBN 2011 dan RAPBN 2012 yang harus ada pe­najaman, penyem­purnaan, dan per­baikan untuk kebu­tuhan yang sangat riil bagi masyarakat Papua.

Selain itu?
Langkah yang ber­sifat sosial-poli­tik, Presiden meng­harapkan Ke­tua UP4B, Pak Bam­bang Dar­mono dan tim sudah harus mela­ku­kan pe­me­taan dan pembi­ca­raan-pem­bicaraan kepada ke­lom­pok stra­tegis di seluruh Pa­pua. Tentu saja memulai pem­bi­caraan kons­truktif dan efektif dengan ber­bagai kelompok di sana.

Selama ini dana otonomi khu­sus di Papua bocor. Kalau di­­per­besar lagi dalam APBN, per­cuma dong?
Pemerintah tidak menutup ma­­ta. Ada hal-hal yang tidak efek­tif dalam pengelolaan dana otonomi khusus, sehingga Pre­siden meng­anggap unit khu­sus ini harus mempertajam aspek peren­ca­na­an, dan menguat­kan aspek pengendalian.

Tugas unit kerja ini benar-benar memastikan perencanaan sektoral dan perencanaan regio­nal berjalan seirama dan terin­tegrasi, baik aspek sektoral dari kementerian maupun regional dari pemerintah daerah.

Bagaimana dengan aspek pen­cegahan?
Aspek pengen­da­lian ini bisa bersi­fat mitigasi dari awal. Kita tidak ingin men­­cari kesa­lahan dari orang-orang. Namun pe­me­­rintah ingin me­mastikan aspek pe­ren­canaan dan pe­ngendalian bisa lebih baik sejak awal.

Jika ada aparatur negara yang ber­sa­lah, menya­lahgu­na­kan ke­we­nangan atau menya­lah­gu­na­­­kan ke­ua­ngan, tetap akan di­pro­ses sesuai de­ngan atur­an hu­kum yang ada.

Pihak mana saja yang menga­wasi dan memeriksa da­na otsus ini?
Sejak awal Pak Pre­siden me­nyampaikan, pende­katan dalam pengelolaan keuang­an di Papua bersifat mitigasi atau pencega­han. Makanya, Presiden mendo­rong Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pem­bangunan, Lembaga Ke­bijakan Pengadaan Barang/Jasa Peme­rintah, dan KPK untuk me­nyatu­kan langkah dalam aspek pence­gahan dan pengendalian.

Diharapkan sejak awal tidak ada kebocoran. Tim bisa mela­ku­kan perencanaan lebih baik, se­hingga kebocoran dan penya­lah­gu­naan keuangan bisa dihin­dari sekecil mungkin.

Presiden mengakui ada ke­tim­pangan kesejahteraan di Papua?
Yang jelas, pemerintah menya­dari perlu ada peningkatan kese­jahteraan bagi saudara-saudara kita di Papua. Selama ini kewe­nangan pemerintahan dan ke­uangan daerah sudah besar. Se­harusnya kesejahteraan masya­rakat bisa meningkat di Papua.

Salah satu catatan penting ada­lah aspek manajemen, sehingga Presiden mengharapkan unit khu­sus ini bisa memastikan kapasitas kelembagaan pemerintahan dae­rah bisa lebih kuat dan ber­dam­pak bagi kesejahteraan masya­rakat. [rm]