Mayjen (Purn) Nachrowi Ramli: Peringatan Sumpah Pemuda Momentum Kembali ke Jati Diri

“Peringatan Sumpah Pe­muda tahun ini harus dijadikan momentum bagi kaum muda untuk kembali pada jati diri bang­sa dan empat pilar ke­bang­saan sebagai rambunya,” tandas tokoh masyarakat Betawi May­jen (Purn) Nachrowi Ramli ke­pada Rakyat Merdeka di Jakarta, ke­marin.

Pria yang akrab disapa Bang Nara ini mengungkapkan, dirinya prihatin dengan sikap pemuda yang mulai meninggalkan bu­daya dan nilai-nilai kebangsaan.

Hal ini bisa diselesaikan de­ngan komitmen semua pihak un­tuk terus menumbuhkan sema­ngat jati diri bangsa Indonesia di kalangan pemuda.

“Saya terenyuh ketika melihat pemuda kita jam 7.00 masih ma­buk. Lalu kebudayaannya sudah mulai ditinggalkan. Tapi saya ya­kin masalah itu bisa diatasi kalau kita bekerja sama untuk memper­baikinya,” paparnya.

Berikut kutipan selengkapnya:

Apa Anda melihat spirit Sumpah Pemuda masih ada saat ini?
Harus diingat, Sumpah Pe­mu­da tahun 1928 dilaksanakan di Gedung Stovia, Jakarta. Peristiwa itu dimaknai sebagai tumbuhnya semangat kesatuan dan persau­daraan sebagai bangsa Indonesia. Peristiwa itu terjadi setelah pe­muda kita melihat dunia luar, pe­muda kita me­­­lihat kea­­daan di luar negeri sudah merdeka, tetapi kenapa bangsa Indonesia pada saat itu belum merdeka.

Proses kemer­de­kaan kita tidak lang­­sung di­da­patkan begitu saja, tetapi de­ngan proses. Saya se­ba­gai orang Be­tawi ikut bangga, pada saat itu pemuda-pemuda Be­tawi ikut dalam barisan peris­tiwa sumpah pe­muda.

Peringatan Sum­pah Pemuda dijadi­kan momentum per­bai­kan?
Kehidupan satu bangsa tidak bisa ber­d­iri sendiri, suatu bangsa tergantung negara lain. Salah sa­tu­­nya globalisasi. Ini ada pe­nga­ruh po­sitif dan negatif. Pe­nga­ruh positif terli­hat dengan mudah kita berko­mu­nikasi dengan bang­sa lain dan juga masyarakat inter­nasional. Dengan adanya globa­lisasi, kita bisa saling mengada­kan kerja sama dan diharapkan muncul win-win solution.

Dampak negatifnya?
Dampak negatifnya, budaya kita dengan budaya negara lain be­lum tentu sama.
Misalnya di negara barat, suami-istri kedua­nya bekerja de­ngan satu anak.

Bandingkan di Indonesia, ha­nya suami yang bekerja sedang­kan anaknya empat. Tapi di Indo­nesia, tanggung jawab sebesar itu, mereka masih bisa tetap ber­tahan karena ada budaya guyub, menerima apa adanya dan saling silaturahmi. Ada nilai-nilai luhur yang harus dipertahankan dan ada nilai kulit yang bisa disesuaikan dengan perkembangan zaman.

Kalau Anda jadi Gubernur Jakarta, apa yang dilakukan untuk mengatasi masalah ke­pemudaan?
Ketika saya tidak menjadi apa­pun, saya punya tanggung jawab terhadap pemuda dan saya be­kerja bersama ormas, partai poli­tik, dan lainnya dengan tujuan mem­bina pemuda. Saya berpan­da­ngan, membina ha­rus disusun satu kegiatan yang te­rencana de­ngan baik, terarah de­ngan jelas dan ber­kesinambungan.

Misalnya kita punya Dinas Olah­raga dan Pemuda. Dinas ini harus mem­buat kegiatan pembi­naan, bukan hanya fisik dan skill saja, tetapi pembinaan hati dan mental pe­muda juga harus dibina.

Anda yakin kegiatan itu bisa berhasil?
Apabila dilakukan oleh semua pihak, termasuk pemuda, tokoh masyarakat dan alim ulama harus berpikir bagaimana menyela­mat­kan anak bangsa, Insya Allah akan berhasil.

Sumpah Pemuda kali ini harus dijadikan momentum bagi kita un­tuk meli­hat ke belakang, meli­hat jati diri bangsa. Konkretnya, para pemuda membuat kegiatan yang sifatnya kreatif, bukan ha­nya sekadar se­re­monial belaka.

Ada kabar 28 Oktober ini akan dilakukan demo untuk meng­gulingkan pemerintahan?
Saat ini kita menghadapi era reformasi. Reform itu artinya mem­perbaiki, bukan mengganti. Apabila sekarang ada gerakan-ge­rakan yang ingin mengganti pe­merintahan, menurut saya itu tidak benar.
Peringatan Sumpah Pemuda kali ini dijadikan mo­men­tum bagi kita untuk kembali kepada jati di­ri bangsa dengan segala kebang­gaan dan tanggung­jawabnya.

Bagaimana dengan isu pe­mi­sahan wilayah dari NKRI?
Prinsipnya empat pilar kebang­saan itu tidak boleh lepas. Saya juga masih meragukan, apakah ide untuk berpisah itu dari semua warga atau hanya segelintir war­ga yang diperalat. Namun yang penting, dalam menghadapi ma­sa­lah seperti itu, harus ada ke­se­im­bangan antara diplomasi de­ngan militer. Sebab, apabila kita tidak punya power, orang ti­dak mau berunding. [rm]