Tjahjo Kumolo: Wakil Menteri Menambah Kegaduhan di Birokrasi

RMOL. PDI Perjuangan melihat reshuffle kabinet hanya ajang bagi-bagi kekuasaan. Bukan berorientasi untuk mempercepat pembangunan demi kesejahteraan rakyat.

“Reshuffle kabinet harusnya dijadikan momentum untuk mem­percepat mekanisme peng­am­bilan keputusan. Pasalnya, lebih dari 50 persen instruksi presiden tidak dilaksanakan ke­menterian,’’ ujar Sekjen PDI Per­juangan Tjahjo Kumolo kepada Rakyat Merdeka di Jakarta, Se­lasa (18/10).

Presiden SBY sempat menge­luhkan kinerja para menteri se­te­lah mendapat laporan dari UKP4. “Saya sudah dapatkan la­­­po­rannya. Kurang dari 50 per­sen dari yang saudara (men­teri) yang laksanakan,” kata SBY, Kamis (7/7).

Tjahjo Kumolo selanjutnya mengatakan, Presiden SBY se­harusnya tidak menambah pos wakil menteri. Ini akan menam­bah kegaduhan di birokrasi dan tidak menyelesaikan masalah percepatan kinerja.

“Presiden mengakui kinerja sejumlah kementerian tidak baik. Sang menteri gagal memimpin dan menciptakan kebijakan yang mumpuni. Dengan begitu, seha­rusnya Presiden mengganti men­teri, bukannya memasang wakil menteri,” tegas Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR itu.

Berikut kutipan selengkapnya:

Menteri dari parpol koalisi perlu diakomodasi, tapi kiner­ja­­nya perlu didukung wakil men­teri, barangkali seperti itu?

Presiden seharusnya menga­bai­kan tekanan politik dari par­pol koalisi. Yang diutamakan ke­pen­tingan masyarakat.

Janji-janji Presiden dalam Pil­pres harus dibayar dengan pe­ningkatan kualitas program pem­bangunan dan kesejahteraan rakyat.