Wawancara

WAWANCARA

Sharif Cicip Sutardjo: Itu Hak Ketua Umum Kami Berbicara dengan Presiden

Senin, 17 Oktober 2011, 01:14 WIB

Sharif Cicip Sutardjo

RMOL. Reshuffle kabinet hendaknya berorientasi terhadap proses pembangunan di Indonesia bisa berjalan secara maksimal. Ini demi kesejahteraan rakyat.

â€œItulah tujuan Partai Golkar. Kami lebih mementingkan proses ini untuk kesejahteraan rakyat,â€ tandas Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Sharif Cicip Sutardjo, keÂpada Rakyat Merdeka, di ruang kerjanya di Gedung Ariobimo Central, Jakarta.

Soal siapa orang yang bisa menÂjalankan itu, menurut Cicip, PresiÂden punya hak prerogatif untuk memilih pembantunya daÂlam menÂjalankan roda pemeÂrinÂtahan.

â€œSerahkan saja kepada Pak PreÂsiden mengenai bagaimana cara dan siapa orangnya,â€ ujarÂnya.

Berikut kutipan selengkapnya;

Strategi pembangunan seÂperÂti apa yang diberikan GolÂkar keÂpada Presiden?

Kami sudah punya pandangan. Tapi kami belum dibicarakan samÂÂpai ke arah itu kepada PreÂsiden SBY.

Apa yang disampaikan GolÂkar ketika bertemu SBY, KaÂmis lalu?

Semua yang disampaikan dan diungkapkan Pak SBY kepada media, itulah hasil pembicaraan Pak SBY dengan ketua-ketua umum partai politik. Tidak ada hal khusus yang dibicarakan deÂngan partai kami.

Golkar memberikan masuÂkan kepada SBY?

Mengenai hal tersebut, saya tiÂdak mengerti ya. Karena itu adaÂlah pembicaraan internal KeÂtua Umum Partai Golkar dengan Pak SBY. Silakan tanya kepada Pak Ical ya.

Nama Anda dikabarkan maÂsuk kebinet, apa tanggapanÂnya?

Saya sudah dengar itu. Namun belum pernah ngomong, itu hakÂnya Ketua Umum kami berbicara dengan Presiden. Kami di Partai Golkar menyeÂrahÂkan sepenuhnya masalah reÂshuffle kepada PreÂsiÂden. Karena reshuffle merupakan hak preroÂgatif Presiden.

Apa sudah ada rapat internal di dalam Golkar membahas reÂshuffle?

Tidak ada. Reshuffle itu uruÂsan Ketua Umum Pak Aburizal Bakrie. Kalau ada biasanya juga akan didiskusikan.

Sebaiknya Presiden SBY meÂmilih orang profesional masuk Kabinet?

Lebih baik SBY ambil profeÂsioÂnal. Jangan anggap partai itu tidak profesional. Kita di Golkar apa yang tidak kami punya muÂlai dari profesor, Ketua-Ketua LemÂbaga Riset, mantan-mantan Ketua HMI semua ada di Golkar.

Termasuk Anda masuk kateÂgori profesional?

Saya punya background ekoÂnomi, pengusaha, pernah meÂmimÂÂpin organisasi Himpunan PenguÂsaha Muda Indonesia (HIPMI) PuÂsat, memimpin KaÂmar Dagang IndoÂnesia (Kadin) selama lima belas tahun. Apa lagi yang tidak profesional.

Partai Anda meminta jatah menÂterinya ditambah?

Intinya, kami gudangnya puÂnya orang-orang profesional. BiarÂkan Pak SBY yang menilai. Saya sebel saja apabila ada orang ngomong hanya dari partai seÂkumpulan yang isi politikus tidak punya peÂngalaman. [rm]