Ansyad Mbai: Saat ini Terpencar 100 Teroris, Hanya 15 Orang Bisa Ditangkap

“Paham propaganda seperti menyebarkan permusuhan dan menamkan kebencian, di Indo­nesia belum bisa dikategorikan se­bagai kriminal. Padahal di negara lain seperti Inggris sudah ada undang-undang yang menga­tur hal itu,” tandas Kepala Badan Nasional Penanggulangan Tero­risme, Ansyad Mbai.

Menurutnya, peraturan dalam bentuk undang-undang itu dibu­tuhkan pihak aparat dan intelijen untuk bertindak proaktif. Mela­kukan usaha pencegahan. Bukan menunggu bom meledak.

RUU Intelijen yang lagi digo­dok itu akan menjamin keamanan di negeri ini. Kalau sudah aman berarti menjamin berjalannya sistem demokrasi dengan baik.

Berikut kutipan selengkapnya;

Apakah belum adanya pera­tu­ran itu menghambat aparat menangkap terorisme?

Kalau sudah terjadi bom, soal penangkapan tidak terlalu sulit. Sebab, sampai hari ini semua se­rangan bom bisa terungkap dan pelakunya tertangkap.

Pihak internasional mengapre­siasi tindakan kita dalam mena­ngani paham radikal dengan pe­ne­gakan hukum yang kuat. Tidak meng­­gu­nakan tindakan fisik berlebihan. Selama ini kita tidak meng­gu­nakan pe­rang atau­pun extra judicial killing, yang ter­masuk pelang­garan HAM berat.

Usaha menetralisir radikalisme dan berbagai pa­ham di dalamnya perlu ada kete­ga­san. Tentunya tidak bisa dilakukan de­ngan pen­dekatan ke­kerasan fisik. Mi­­sal­nya, pen­de­ka­tan soft, seperti de­ra­dikalisasi mau­pun penindakan, harus ada dasar hu­kumnya. Dera­di­kali­sasi itu hanya moral force. Se­dang­­kan pada phy­sical force adalah bagaimana kita me­­minta pada ma­syarakat melaporkan tin­dakan para terorisme.  

Berapa besar ancaman gera­kan radikal pasca bom di Solo?

Tentunya ancaman cukup besar karena potensi terorisme sulit untuk diukur. Karena apa­bila tin­dakan terorisme meledak, dam­­paknya sangat besar padahal hanya dilakukan oleh satu orang, seperti kasus bom di Solo.

Teroris itu berapa kelompok lagi?

Saat ini masih ada belasan ke­lompok yang melatih, merekrut, mencari dana, dan mengumpul­kan logistik untuk melakukan tindakan keji. Mereka terpencar, jumlahnya sekitar 100 orang. Tapi hanya 15 orang yang memi­liki dasar untuk ditangkap. Kami sudah sebarkan lewat Daftar Pen­carian Orang (DPO).

Ada keterkaitan jaringan di antara mereka?

Seluruh aksi teror di Indonesia ini berkaitan. Apabila kita lihat peta, ada daerah Cirebon, Solo, Medan, Sulawesi Tengah, Poso, lalu kita isi nama para teroris. Hasilnya pasti ada nama yang dobel di satu daerah dan ada di daerah yang lain. Sebab, me­reka satu jari­ngan, satu strategi, satu ideologi, dan to­kohnya satu juga.

Kenapa tidak me­­libatkan TNI untuk membe­ran­tas terorisme?

Strategi menangani terorisme ada dua, yakni tegas dalam pene­gakan hukum dan tidak menggu­nakan kekuatan militer. Hari ini (5/9) Presiden mengatakan agar TNI mendukung Polri. Tapi tidak memerintahkan agar mili­ter me­la­­kukan operasi. Karena kita tahu latar belakangnya, se­makin keras tindakan kita, gera­kan mereka semakin militan. Ini su­dah diakui secara inter­nasional.

Bagaimana dengan per­kem­bangan program deradika­li­sasi?

Di dalam program itu ada seki­tar 51 kegiatan yang dilakukan  para ulama, ormas keagamaan, lembaga pendidik formal dan non-formal seperti pesantren. Pemerintah atau BNPT dalam hal ini hanya sebagai fasilitator saja. Kami melibatkan 25 ormas. Se­benarnya banyak sekali yang ingin berpartisipasi. Tapi tidak bisa ikut semuanya karena ada keterbatasan.

Banyak yang mengatakan program itu hanya basa-basi?

Basa-basi bagaimana, selama ini program deradikalisasi itu berhasil dilakukan. Tapi para ulama yang menjalankannya. Mereka tidak senang berkoar-koar mengenai keberhasilan pro­gram itu.

Program yang dilakukan para ulama dan difasilitasi pemerintah, berhasil menekan paham radi­kalis­me yang bisa mendorong ke­pada tindakan terorisme. [rm]