Azyumardy Azra: KPK Tidak Perlu Takut Bongkar Borok DPR

BERITA TERKAIT:

Kusfiardi: Saya Optimis Indonesia Bisa Segera Melakukan Reformasi Pajak yang Lebih Baik

UKT Perguruan Tinggi Harus Minim, Prabowo: Kita Akan Hitung

Prabowo Pastikan Tidak Anti Kritik, asal Objektif

Ada aparat KPK diindikasi­kan bermasalah, bagaimana ko­mentar Anda?

Apabila di dalam KPK ada orang-orang yang bermasalah, hal itu saja yang diselesaikan, se­hingga KPK menjadi lembaga yang kuat dalam memberantas korupsi. Jalan keluarnya bukan dengan pembubaran KPK.

Hal ini sama saja ketika di dalam kepolisian dan kejaksaan diisukan ada orang yang ber­ma­salah, lalu minta dibubarkan ke­dua institusi itu. Menurut saya itu tidak bijaksana.

Ide usulan itu kan hak per­so­nal, begitu alasan anggota DPR, komentar Anda?

Silakan saja berpendapat, tapi harus berdasar pada kemanusiaan yang beradab. Pernyataan itu tidak sesuai dengan sila kedua, keempat, dan kelima Pancasila.

Pernyataan itu dikeluarkan seorang anggota DPR sebagai wakil rakyat. Itu sungguh ironis. Sebaiknya mereka lebih bijak da­lam menyuarakan aspirasi rakyat.

Harus kita sadari, semua lapi­san masyarakat sudah menjadi korban korupsi dalam berbagai bentuk.

Apa ini berdamak terhadap citra partai anggota DPR itu?

Pernyataan saudara Fachri Hamzah, tentu menciderai citra PKS. Ada juga pernyataan anggota DPR lain, seperti Benny K Harman dan Aziz Syam­suddin, secara khusus tidak meng­gu­na­kan kata membubar­kan, tapi pada intinya menyalah­kan KPK. Lem­baga itu dianggap punya ke­we­nangan luar biasa. Kewe­nangan itu harus dipang­kas. Saya rasa ini pendapat itu tidak pas dilontarkan wakil rakyat.

Anda melihat ada motif dari ide pembubaran KPK itu?

Pernyataan itu membuat ang­ga­pan di masyarakat bahwa ada udang di balik batu. Kalau tidak ada masalah di DPR, kenapa me­reka ramai-ramai meng­ingin­­kan KPK dibubarkan. Ti­dak mung­kin mereka bicara sekeras itu. In­dikasi itu bisa di­lihat dari kinerja KPK saat ini yang sedang me­nangani bebe­rapa kasus du­gaan korupsi. Kasus-kasus itu terkait adanya dugaan keterli­bataan beberapa anggota DPR.

Ini serangan balik kepada KPK?

Jelas ini merupakan serangan balik kepada KPK. Kalau ang­gota DPR sering menyebut bah­wa KPK adalah lembaga super­body. Sejak reformasi yang  su­per­­body sebenarnya DPR. Se­bab, mereka mengatur segala se­suatu, terma­suk masalah angga­ran. Tidak ada pejabat tinggi atau pun menteri yang berani menen­tang DPR.

Apa perlu kinerja KPK di­evaluasi?

Saya setuju KPK bekerja lebih efektif dan koordinatif dengan lembaga lain, serta terukur kerja­nya. Tapi bukan berarti KPK di­bu­barkan.

Evaluasi kerja KPK perlu di­lakukan, dinilai secara terbuka, sehingga rakyat tahu. Evaluasi kinerja merupakan kepatutan untuk dilakukan. Sebab, semua lembaga dan pejabat publik harus terbuka untuk dievaluasi. Kalau KPK tidak mau dievaluasi, saya kira bukan pada tempatnya.

Bagaimana cara evalua­si­nya?

Pertama, melalui kinerjanya bisa dilihat berapa kasus yang di­bongkar. Kedua, metodologi KPK dalam membongkar kasus, apakah fair dan tidak melanggar HAM. Misalnya, ada cara-cara je­bakan dalam menangkap orang, apakah itu termasuk pe­langgaran HAM atau tidak. Ha­rus dilihat secara komprehensif.

Bagaimana kinerja KPK da­lam menangani kasus Naza­ruddin?

Mereka berusaha semaksimal mungkin mengungkap keterliba­tan berbagai pihak. Kasus ini besar. Makanya banyak pihak menginginkan agar tidak di­bongkar.

Tapi KPK berusaha membong­karnya. Makanya kita harus du­kung. Apabila dalam penanga­nan­nya menggunakan cara yang tidak pas, ya kita harus meng­kritiknya bersama-sama.     [rm]