Catat, KPK Bukan Agama dan Pemimpinnya Bukan Nabi

Tapi diingatkan, dalam era demokrasi dan keterbukaan sekarang ini tidak boleh ada lembaga yang kebal dan bebal dari kritikan seperti pada masa otoritarianisme Orde Baru. Karena itu, KPK jangan diposisikan sebagai institusi tertutup seperti Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) pada masa Orde Baru yang antikritik.

Hal itu dikatakan Ketua Umum Relawan Perjuangan Demokrasi, Masinton Pasaribu kepada wartawan di Jakarta malam ini.

"KPK dan segenap pimpinannya harus menyadari bahwa istilah lembaga superbody terhadap KPK bukan berarti kebal terhadap kritik dan bertindak semaunya seperti ABRI pada masa Orde Baru. KPK bukan agama dan pimpinannya bukan nabi yang bersih dari dosa-dosa," tegasnya.

Penegasan itu ia sampaikannya setelah menilai KPK telah menciderai dukungan dan kepercayaan rakyat. Hal ini terlihat dari ketidakberanian dan ketidakprofesionalan pimpinan KPK mengungkap kasus-kasus korupsi besar yang melibatkan lingkar kekuasaan, seperti kasus korupsi bailout Bank Century Rp 6,7 triliun, kasus mafia pajak, kasus import kereta api bekas, dan ketidakjelasan berbagai kasus-kasus korupsi yang pernah diungkap oleh Nazaruddin.

Padahal, ungkapnya, dukungan aktivis, akademisi, dan pers pada kasus cicak versus buaya adalah bentuk dukungan rakyat terhadap KPK, agar lebih berani bekerja dan profesional dalam melaksanakan tugas-tugas pemberantasan korupsi tanpa tebang pilih dan pandang bulu.

"Ditambah lagi dengan tindakan beberapa pimpinan KPK seperti Chandra Hamzah, Harjono Umar, Ade Raharja yang melanggar sumpah dan janji jabatan," tegasnya.

Memang, dia mengakui 'nyanyian' Nazaruddin, tidak sepenuhnya benar. Tapi nyanyian mantan Bendahara Umum Demokrat itu cukup membuka mata publik bahwa beberapa pimpinan KPK tidak bersih dalam menjalankan tugasnya.

"Dan itu baru informasi dari seorang Nazaruddin. Ditambah lagi informasi dari Panda Nababan yang pernah dilobi Chandra Hamzah bersama rekannya (seorang) pengusaha. Artinya tidak tertutup kemungkinan bahwa pimpinan KPK tersebut bertindak untuk tujuan dan motif tertentu," tandasnya.[zul]