Rhenald Kasali: Kalau DPR Tidak Puas, Silakan Ajukan ke MK

“Tugas Pansel sudah selesai. Kalau DPR mau menolak, ya terserah saja. Ini berarti mereka tidak membaca Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK,” tegas anggota Pansel Calon Pimpinan KPK, Rhenald Kasali, kepada Rakyat Merdeka, Minggu (4/9).

Sebelumnya diberitakan, anggota Komisi III DPR, Syari­fudin Suding mengisyaratkan DPR akan menolak 8 calon pim­pinan KPK yang sudah diseleksi Pansel. DPR tetap meng­ingin­kan 10 calon pimpinan KPK yang akan diseleksi oleh lembaga legislatif itu.

Rhenald Kasali selanjutnya mengatakan, pendapat itu baru se­batas opini pribadi, bukan institusi DPR. Sebaiknya dipu­tuskan bersama-sama di internal DPR dengan melihat landasan hukum secara komprehensif.

“Silakan saja nanti diputuskan di internal secara bersama-sama, dikaji dengan landasan hukum yang kuat. Nanti biar hukum yang membuktikan siapa yang salah,” papar Guru Besar Fakultas Eko­nomi Universitas Indonesia (FEUI) itu.

Berikut kutipan selengkapnya;

Delapan calon pimpinan KPK itu apa sudah the best of the best?

Empat orang teratas dari ran­king yang dikeluarkan Pansel, kami berani jamin kualitasnya. Empat calon lain, silakan DPR periksa curiculum vitae kalau DPR punya selera sendiri. Sila­kan saja dibuka kepada publik. Apa­bila kita punya tujuan sama untuk kepentingan bangsa ini, saya kira pandangannya akan sama.

Kenapa Anda begitu yakin de­ngan empat orang itu?

Pansel ini kan terdiri dari orang-orang non-politis. Kami melaku­kan seleksi secara obyek­tif dengan kriteria yang obyektif juga.

Yang kami lihat adalah integ-ritasnya. Empat calon teratas itu kompetensinya baik. Tapi dari empat orang itu, Bambang Widjo­­janto yang terbaik.

Bagaimana dengan empat ca­lon terbawah?

Dua dari empat orang itu masih menjadi perdebatan di masya­rakat, yaitu dari unsur jaksa dan polisi. Tapi silakan apabila DPR menganggap unsur jaksa dan polisi itu pintar. Kami tidak akan mencampuri.

Dua yang lain silakan saja di­lihat ketika DPR melakukan tes. Saya kira setelah mereka buka data, mereka akan berpikir sama dengan kita.

Kalau begitu, penolakan ter­hadap delapan calon itu salah?

Namanya demokrasi, silakan mau berpendapat apa saja. Pen­dapat yang salah pun boleh di­ungkapkan. Nanti ada yang me­nilai benar atau salah. Saya tidak dalam posisi menilai.

Saya menyarankan agar mem­buka undang-undang yang me­nyangkut jumlah pimpinan KPK. Kalau masih beda pendapat dan tidak puas dengan hasil Pansel, silakan ajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Kami siap menyeleksi lagi ka­lau MK memutuskan untuk men­cari calon pimpinan KPK lagi. Tentunya dengan penugasan dari presiden.

Bagaimana kalau DPR me­nolak delapan calon pimpinan KPK itu?

Kita tunggu dulu bagaimana sikap seluruhnya. Baca dulu Undang-undangnya. Kalau me­reka tetap berpandangan  berbeda dengan keputusan MK, itu berarti tidak baca undang-undang. Saya menghimbau agar DPR bekerja berdasarkan pedoman, bukan berdasarkan selera.

Anda melihat ada upaya me­lemahkan KPK?

Suara-suara seperti ini sudah lama kita dengar, tapi suara in­dividu saja. Suaranya macam-macam, tapi intinya agar KPK tidak sehat. Itu yang kita rasakan. Misalnya dari awal ada yang ti­dak mengakui keputusan Mah­kamah Konstitusi, lalu mereka ada yang minta 10 orang calon pimpinan KPK, dan masih ba­nyak hal aneh lainnya.

Kita memahami karena salah satu target pemberantasan ko­rupsi adalah di dunia politik. Pasti ada upaya-upaya agar posisi me­reka aman. Pansel bekerja bukan untuk politisi, tapi untuk rakyat Indonesia.

Apa Pansel sudah menjalan­kan tugasnya sesuai aturan?

Kami bekerja berdasarkan undang-undang yang berlaku. Tidak punya motif apa pun terkait seleksi itu, kecuali demi kepen­tingan bangsa. Artinya, kami tidak masuk ke ranah politik.

Pansel dituding mengham­bur­kan uang negara dalam se­leksi itu, komentar Anda?

Saya kira pendapat seperti itu salah. Dalam Undang-undangnya dijelaskan bahwa proses seleksi harus terbuka dan diumumkan kepada publik. Makanya harus ada uang untuk pasang iklan. Itupun sudah dikurangi budget­nya. Sebab, kami hanya pasang iklan di satu media cetak dan media online. [rm]