Achsanul Qosasi: Saya Setuju Badan Anggaran DPR Dihapus

“Saya setuju Banggar dihapus. Kalaupun tidak dihapus, paling tidak  fungsinya direvisi agar ke­beradaannya tidak ber­peluang melakukan praktik percaloan,” ujar Achsanul Qosasi kepada Rakyat Merdeka di Jakarta, Minggu (28/8).

Seperti diketahui, wacana peng­hapusan Banggar DPR kembali di­suarakan setelah pe­jabat Ke­menakertrans ditangkap KPK kar­ena diduga menerima suap senilai Rp 1,5 miliar.

Wacana ini menjadi perdebatan di DPR. Sebagian mendukung pembubaran tersebut. Sebagian lagi berpendapat sebaliknya. Ta­pi pengawasan ditingkatkan.

Achsanul Qosasi selanjutnya me­ngatakan, penangkapan peja­bat Kemenakertrans itu mem­buktikan bahwa mafia anggaran juga ter­jadi di pemerintahan. Ma­ka­nya, evaluasi terhadap ke­be­ra­da­an Banggar DPR harus segera di­realisasikan.

“Praktik percaloan atau mafia yang terjadi di pemerintah mau­pun DPR. Ini harus segera diter­tib­kan. Dua tiang demokrasi yang memiliki fungsi anggaran ini ha­rus kembali ditegakkan untuk menopang pembangunan,” tegas politisi Partai Demokrat ini.

Berikut kutipan selengkapnya:

Kenapa Anda mendukung pembubaran Banggar DPR?
Ada tiga alasan utama. Perta­ma, maraknya praktik calo atau mafia anggaran. Ini meng­in­di­kasikan kalau permainan ter­sebut telah menyerang eksekutif dan legislatif. Masak praktik menyim­­pang ini mau terus me­nerus di­biarkan.

Kedua, Banggar sudah DPR melen­ceng dari fungsinya. Ha­rus­nya Bang­gar bertugas mela­kukan sinkronisasi terhadap ang­garan yang sudah diputuskan ko­misi. Bukan mereka yang memu­tus­kan dan mengalokasikan. Alokasi anggaran itu haknya komisi, bu­kan Banggar.

Tapi yang terjadi sekarang, Bang­gar melakukan alokasi dan   pembagian. Ini kan sudah keluar dari jalur. Bahkan, persetujuan ko­misi sering mereka lewati. Ka­lau Banggar sudah setuju, alokasi anggaran itu dianggap sudah sah.

Ketiga, sebagai pimpinan ko­mi­si maupun anggota DPR, saya belum pernah memandatkan fung­si anggaran yang saya miliki kepada Banggar.

Saya yakin, 560 anggota DPR  tidak pernah melaku­kan itu. Fungsi anggaran masih melekat pada masing-masing anggota DPR dan komisi. Mereka yang punya hak, bukan Banggar.

Kalau begitu tugas Banggar DPR apa saja?
Tugas utama Banggar itu ada dua poin, yakni melakukan sink­ro­nisasi anggaran dan me­rum­us­kan pertanggungjawaban APBN. Sampai saat ini, nggak ada tam­ba­han kewenangan.

Yang dimaksud sinkronisasi anggaran adalah yang telah di­bahas komisi dengan ke­men­terian terkait harus disin­kron­kan oleh Banggar. Misalnya ke­bu­tuhan kementerian, sekian ru­piah alokasi dari komisi di DPR se­kian, kurang atau cukup.

Kalau kurang, mereka akan me­la­kukan optimalisasi. Kalau cukup, anggaran lainnya dialo­kasikan ke mana. Bukan seperti sekarang, disetujui kemudian lang­sung dikasih. Mekanisme­nya harus tetap melalui komisi.

Menurut Anda, sejak kapan penyimpangan tugas dan fungsi Banggar terjadi?
Kalau saya lihat, perubahan fung­si ini terjadi setelah menjadi badan. Waktu masih berbentuk pa­nitia anggaran, kinerjanya nggak se­perti ini. Begitu  men­jadi Ba­dan Anggaran, fungsinya berubah.

Apa dong solusinya?
Dikembalikan kepada tugas dan fungsi awalnya. Bila perlu dijadikan ad hoc saja. Ker­janya kan cuma setahun se­kali dan itu pun hanya dua bulan. Me­­reka ber­si­dang saat mem­bahas per­tang­­gungjawaban APBN. Un­tuk apa dijadikan ba­dan. Sebab, ke­giatannya cuma sedikit dan insi­dental.

Mengenai fungsi dan pem­ba­ha­san anggaran, dikem­bali­kan saja ke ko­misi.   [rm]